Page 30 - Dampak Penjajahan Bangsa Asing di Indonesia_Rizka Maulida Riani
P. 30

  Kerja  paksa  dan  penyerahan  wajib  yang  pernah
                                  berlaku dihapuskan.

                                Hasil  pertanian  oleh  pribumi  diambil  langsung  oleh

                                  pemerintah tanpa adanya perantara dari bupati.

                                Rakyat harus membayar tanah atas kepemilikan tanah

                                  yang mereka pergunakan kepada pemerintah.


                      6.  Kegagalan Sistem Sewa Tanah

                                Sulitnya menentukan pajak untuk luas yang berbeda-

                                  beda kepada pemilik tanah.

                                Sulinya menentukan tingkat kesuburan suatu tanah.

                                Terbatasnya jumlah pegawai.

                                Sistem uang belum sepenuhnya berlaku di masyarakat

                                  pedesaan.


                      7.  Pembagian Wilayah Pada Masa Pemerintahan Raffles


                           Kebijakan  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  Raffles  yakni

               dengan  membagi  wilayah  Jawa  membagi  16  daerah  keresidenan.

               Kebijakan  ini  dilakukan  agar  pemerintahan  Inggris  lebih  mudah

               dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  daerah-daerah  di  pulau

               Jawa.  Setiap  residen  tersebut  dikepalai  oleh  seorang  residen  dan
               asisten  residen.  16  Keresidenan  tersebut  diantaranya  Madura,

               Banyuwangi,  Besuki,  Pasuruan,  Surabaya,  Gresik,  Rembang,  Jepara,

               Jipang-Grobogan,  Kedu,  Semarang,  Pekalongan,  Tegal,  Cirebon,

               Batavia dan Banten.


                           Untuk  wilayah  kedalaman  yakni  pada  Kasunan  Surakarta

               dan Kesultanan Yogyakarta wilayah tersebut meliputi Mancanegara
               Wetan dan Mancanegara Kilen. Setelah menentukan 16 keresidenan,

               kemudian  keresidenan  tersebut  dibagi  menjadi  wilayah  kabupaten

               yang  dipimpin  oleh  seorang  bupati.  Bupati  tersebut  dibantu  oleh
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35