Page 426 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019
P. 426
Sebagai pembicara di
Gedung Kebangkitan
Nasional.
Ceramahnya
berjudul “Aspek
aspek ASEAN
ditinjau dari segi
perjuangan nasional” Soeharto termasuk salah seorang tokoh yang berperan dalam perjuangan bangsa, khususnya perjuangan
diselenggarakan
GKN di GKN pada periode revolusi fisik dan peristiwa penumpasan G30S/PKI atau Gerakan Tiga Puluh September
Jakarta, 20 Mei 1981 (Gestapu). Peran Soeharto sangat ditonjolkan dalam buku pelajaran sejarah di sekolah. Khusus pada
(Sumber Foto:
Perpustakaan peristiwa G30S/PKI, ada kesan interpretasi sejarah bahwa Soekarno termasuk pihak yang bertanggung
Nasional Republik jawab terhadap peristiwa G30S/PKI. Interpretasi sejarah terhadap kedua tokoh tersebut (Soeharto
Indonesia)
dan Soekarno) dalam peristiwa G30S/PKI berbanding terbalik: Soeharto diinterprestasikan sebagai
penyelamat ideologi bangsa, sedangkan Soekarno sebaliknya.
Dominasi peran Soeharto dalam sejarah Indonesia sebagaimana diajarkan sebagai materi pelajaran
sejarah menjadi isu kontroversial dalam penulisan sejarah pada masa reformasi. Kelompok yang anti-
Soeharto ingin menghilangkan peran sejarah Soeharto. Pada masa awal reformasi terdapat gerakan-
gerakan yang ingin agar interpretasi sejarah tahun 1965 yang berkaitan dengan dalang peristiwa Gestapu
ditinjau ulang. Gerakan ini menjadi salah satu tema Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) yang
diselenggarakan di Serpong pada tanggal 9-10 September 1999 (LIPI, 1999). Dalam Konggres tersebut
ada satu sesi yang membahas sejarah Gestapu dengan mengundang pembicara yang berasal dari keluarga
yang terlibat Gestapu dan mantan tahanan politik yang dituduh anggota PKI. Diskusi yang terjadi dalam
Pada masa Orde Baru, Juwono menjabat sebagai Wakil Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional forum tersebut menjadi semacam gugatan interpretasi tunggal terhadap tokoh atau pihak yang dianggap
(Lemhanas) dan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan VII (1997-1998). dalang peristiwa Gestapu. Para mantan tahanan politik PKI yang hadir saat itu meminta agar Soeharto
Setelah menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Presiden Habibie (1998-1999) ia pun ditulis sebagai pihak yang menjadi dalang peristiwa Gestapu.
masih dipercaya memegang jabatan pemerintahan pada presiden berikutnya. Pada masa pemerintahan
Presiden Abdurrahman Wahid ia dipercaya sebagai Menteri Pertahanan (Kepres No. 355/M Tahun Isu kontroversial tentang tokoh sejarah, khususnya antara Soeharto dan Soekarno, menjadi perhatian
1999) dan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono ia juga menjadi Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Juwono Sudarsono. Ia melihat ada upaya untuk menghilangkan
Pertahanan (Kepres No. 187/M Tahun 2004). peran Soeharto dan sebaliknya menghidupkan kembali peran Soekarno yang sudah lama tenggelam
dalam sejarah Indonesia. Juwono memanggil Anhar Gonggong dari Direktorat Sejarah dan Nilai-Nilai
Tradisi bersama Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) agar melakukan peninjauan ulang terhadap
MENEMPATKAN TOKOH SEJARAH penulisan sejarah Indonesia untuk mata pelajaran sejarah di sekolah. Juwono meminta penulisan
5
Masa pemerintahan reformasi merupakan periode yang penting dalam sejarah perubahan politik sejarah yang berimbang antarkedua tokoh tersebut dan tidak saling menenggelamkan. Usulan Juwono
pemerintahan di Indonesia. Kelahiran pemerintahan reformasi dilatarbelakangi oleh berakhirnya belum mencapai hasil karena masa jabatannya sebagai Mendikbud berakhir bersamaan dengan masa
pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru tersebut jabatan Presiden Habibie yang hanya berlangsung 18 bulan. Juwono mengakhiri masa jabatan sebagai
diawali oleh krisis ekonomi Asia yang melanda beberapa negara, seperti Thailand, Korea Selatan, Mendikbud pada tanggal 20 Oktober 1999.
Malaysia, dan Indonesia. Krisis ekonomi di Indonesia bahkan merambah menjadi krisis politik, yang
ditandai adanya demontrasi mahasiswa secara besar-besaran, kerusuhan pada bulan Mei 1998, dan KRISIS EKONOMI, REFORMASI, DAN KEBIJAKAN SEBAGAI MENDIKBUD
mundurnya Soeharto sebagai presiden. 4
Pada Tahun 1998 seperti negara-negara Asia lain yang berupaya bangkit dari dampak krisis keuangan
Masa pemerintahan reformasi melahirkan kelompok masyarakat yang anti Soeharto. Ada enam tuntutan yang merusak tatanan sosial, ekonomi, budaya, politik, Indonesia pun berupaya bangkit melalui agenda-
reformasi, yang salah satu di antaranya adalah mengadili Soeharto. Selama menjadi presiden, Soeharto agenda reformasi (Zuhal, 2008: hal 5). Gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa tahun 1998,
memiliki kekuasaan politik yang sangat kuat. Seluruh wilayah kekuasaan berada di bawah kendali tangan pada prinsipnya, mengandung empat tuntutan, yaitu (1) demokrasi, (2) kebebasan berpendapat dan
Soeharto, baik wilayah eksekutif, wilayah legislatif, maupun wilayah yudikatif. Akibat kekuasaan yang berbeda pendapat, (3) keterbukaan, dan (4) otonomi. 6
kuat tersebut, kelompok reformasi yang anti Soeharto menganggap Soeharto melakukan pelanggaran- Prioritas pembangunan pendidikan pada waktu krisis moneter harus memberikan kesempatan yang
pelanggaran hukum yang disebut dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), suatu istilah yang luas kepada penduduk berusia kerja, terutama kegiatan yang memberi kemungkinan kepada lulusannya
muncul pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1998. terjun langsung ke dunia kerja dan melakukan kegiatan ekonomi. Peluang memberikan kemungkinan
Kuatnya kedudukan Presiden Soeharto berpengaruh pula terhadap kebijakan pendidikan. Salah satu pelatihan kerja dan pengenalan lebih jauh tentang dunia kerja dapat dilakukan melalui program muatan
bagian penting dari kebijakan pendidikan adalah kurikulum, khususnya mata pelajaran sejarah. Narasi lokal dalam Kurikulum 1994. Hal ini sesuai dengan pendapat “harus ada hubungan antara pendidikan
7
sejarah untuk kepentingan pendidikan adalah mengembangkan nilai. Nilai dapat dikembangkan melalui dan pelatihan kerja”.
peran tokoh-tokoh sejarah dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Dalam sejarah Indonesia peristiwa- Pembangunan human capital menjadi kunci untuk mewujudkan keunggulan daya saing bangsa Indonesia
peristiwa sejarah yang ditampilkan adalah peristiwa-peristiwa yang memiliki nilai terhadap proses agar dapat disejajarkan dengan negara-negara lain. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya
lahir dan berkembangnya Republik Indonesia (RI), seperti perang melawan penjajah serta perjuangan reformasi di bidang pendidikan yang memfokuskan keberpihakan negara terhadap sumber daya
menuju dan mempertahankan kemerdekaan. manusia yang ada. Negara harus memperhatikan kesejahteraan para guru dan dosen serta para
414 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 415
