Page 429 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Juwono Sudarsono
dalam diskusi panel
“Pemikiran Politik
& ekonomi Bung
Hatta bagi masa kini”
tgl. 23 Juni 1980
diselenggarakan oleh
peneliti dan perekayasa dengan membuat aturan yang mendukung kegiatan penelitian, pendidikan, dan Fis. UI
(Sumber:
perekayasaan lebih bergairah. Keberhasilan pembangunan human capital dapat diukur dengan beberapa Perpustakaan
8
indikator, antara lain indeks pembangunan manusia (human development index). Nasional Republik
Indonesia)
Presiden B.J. Habibie, melalui Surat Keputusan Presiden No.18 Th. 1999, membentuk Tim Reformasi
Menuju Masyarakat Madani. Di dalam tim tersebut terdapat kelompok yang merumuskan platform
reformasi bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Di dalam platform itu,
yang selanjutnya dijadikan sumber penulisan seputar perjalanan serta pelaksanaan reformasi pendidikan
dan pengembangan SDM, terangkum garis besar uraian tentang “Arah Politik Pengembangan Pendidikan
dan Pengembangan SDM”. 9

Studi Hosen (2003) terhadap reformasi politik dan hukum pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie
(1998-1999) menunjukkan bahwa upaya reformasi kehidupan politik, hukum, dan pemerintahan yang
bersih dilakukan dengan intensif. Perdebatan di persidangan MPR 1999 dalam perumusan dokumen
10
GBHN 1999 secara tegas menuntut reformasi di bidang pendidikan, antara lain melalui pembaharuan
kurikulum dan instrumen pendidikan lainnya. Berturut-turut dalam amandemen Pasal 31 UUD 1945
secara tegas memosisikan aturan pokok kebijakan pendidikan nasional. Undang-undang Dasar (UUD) kebutuhan-kebutuhan nyata dan kebutuhan yang diperkirakan sesuai dengan dinamika kehidupan
1945, sebagai dokumen rujukan hukum tertinggi, secara terang benderang menegaskan bagaimana yang beraneka ragam; (4) menjadikan tenaga kependidikan dan pengembangan SDM (guru, para
peran negara dan warga negara di bidang pendidikan. 11 pelatih, pengelola, dan pimpinan) sebagai simbol dan contoh yang hidup dari masyarakat beradab dan
demokratis (madani) yang dapat menciptakan kemerdekaan pedagogis dalam melaksanakan tugasnya
Era reformasi menuntut terciptanya tata kehidupan baru, yakni demokratisasi dalam berbagai bidang berdasarkan hakikat, tujuan, dan prinsip-prinsip terbaik reformasi pendidikan dan pengembangan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat madani (civil society), begitu kemudian SDM; serta (5) mengupayakan tersedianya pembiayaan pendidikan yang wajar sehingga mencerminkan
sering disebut-sebut. Sejalan dengan tuntutan itu Presiden B.J. Habibie bersama Kabinet Reformasi bahwa pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan. 15
melakukan berbagai kebijakan dan perubahan. Kebijakan pertama yang ditempuh di bidang pendidikan
12
adalah mempertahankan hasil yang telah dicapai sekaligus meningkatkan apa yang dinilai baik. Kebijakan Persoalan yang dihadapi oleh Mendikbud Juwono adalah penerimaan dan legitimasi B.J. Habibie sebagai
kedua segera mengatasi dampak krisis moneter dan ekonomi serta sosial politik melalui program presiden. Naiknya B.J. Habibie menggantikan Presiden Soeharto mengundang perdebatan hukum dan
pemulihan (recovery) dalam bentuk Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Adapun kebijakan ketiga kontroversial karena Presiden Soeharto menyerahkan kepada Habibie secara sepihak kekuasaan. Sikap
menyosialisasikan visi dan misi reformasi pendidikan nasional melalui berbagai strategi sebagai berikut: 13 atas pelantikan Habibie sebagai presiden di kalangan mahasiswa terbagi atas tiga kelompok, yaitu (1)
menolak Habibie karena merupakan produk Orde Baru; (2) bersikap netral karena pada saat itu tidak
1. Melaksanakan otonomi dan desentralisasi. ada pemimpin negara yang diterima semua kalangan, sementara jabatan presiden tidak boleh kosong;
2. Melaksanakan manajemen berbasis sekolah. dan (3) mahasiswa berpendapat bahwa pengalihan kekuasaan ke Habibie sah dan konstitusional. 16
3. Menelisik kurikulum secara periodik untuk menjamin terlaksananya proses kegiatan
pendidikan yang berkualitas. Juwono memang belum pernah menjadi rektor, namun ia dikenal lugas, profesional, dekat dengan
4. Pemerataan dan perluasan pendidikan sebagai upaya pencerdasan kehidupan bangsa yang mahasiswa, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Para pengamat menilai, kelemahan Juwono
dapat menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan. sebagai Mendikbud adalah tidak mengenal dengan baik perguruan tinggi swasta yang memiliki karakter
17
5. Menerapkan sistem manajemen mutu. dan masalah sendiri dibanding Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Harapan pada Mendikbud Juwono
18
6. Pengelolaan anggaran pendidikan yang berorientasi kepada prinsip efisiensi dan ketergunaan. adalah kebebasan akademik dan pendidikan politik yang santun di dunia kampus. Lingkungan akademik
7. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. kampus dapat menjadi mimbar untuk kebebasan berpendapat dan menyatakan gagasan. Kampus
8. Penerapan A Student Center Learning. mengharapkan Mendikbud menjadi motor perubahan pendekatan kekuasaan ke arah pendekatan
moral dan hati nurani. Selain itu dunia kampus mengharapkan Juwono mampu menjembatani dunia
Visi reformasi pendidikan dan pengembangan SDM adalah mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat akademik kampus dengan dunia praksis serta dunia kerja.
dan bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Proklamasi Kemerdekaan 1945 dengan tekad mewujudkan
masyarakat madani Indonesia yang memiliki cita-cita dan harapan masa depan, demokratis dan beradab, Mendikbud Juwono Sudarsono menyatakan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia mengakibatkan
menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, berakhlak mulia, tertib dan sadar hukum, kooperatif dan bidang pendidikan pun mengalami krisis pula. Akibatnya angka partisipasi kasar (APK) turun drastis dari
kompetitif, serta memiliki kesadaran dan solidaritas antargenerasi dan antarbangsa. 78% menjadi 58% (1997/1998). Hal tersebut disebabkan oleh 10% sampai 20% dari jumlah siswa terpaksa
14
drop out (berhenti sekolah) karena kesulitan ekonomi dan sebab-sebab lain yang sejenis. Keadaan demikian
Misi reformasi pendidikan dan pengembangan SDM diwujudkan dalam (1) pengelolaan secara profesional; tidak boleh berlangsung terus sebab akan terjadi kegagalan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang meliputi
(2) penyelenggaraan yang mencakup spektrum luas dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). 19
individu-individu untuk menampung berbagai kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan
kondisi ekonomi, bisnis, industri, dan sosial budaya masyarakat yang sedang mengalami perubahan cepat; Pada masa Juwono menjadi Mendikubud terdapat 1.327.128 orang guru SD, 430.981 orang guru SMP, dan
20
(3) pengembangan kurikulum dengan mengakomodasi unsur-unsur praktis dan teoritik berdasarkan 337.796 orang guru SMA namun dengan persebaran tidak proporsional di berbagai daerah. Selain itu

416 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 417