Page 430 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019
P. 430
permasalahan yang mucul berkaitan dengan guru adalah latar belakang pendidikan guru yang didominasi Juwono melakukan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan agama bekerja
oleh pendidikan setingkat Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Diploma (D)1, dan D3. Dilihat dari tingkat sama dengan Menteri Agama. Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditandatangani Surat Keputusan bersama
kesejahteraan, kesejahteraan guru masih jauh dari memadai. Gaji guru yang relatif kecil masih kerap Mendikbud dan Menag no. 4/u/skb/1999 dan no. 570 th 1999, tentang pelaksanaan pendidikan agama
dipotong untuk memenuhi berbagai kewajiban. Tunjangan fungsional vang diterima guru, yang sebenarnya pada satuan pendidikan dasar dan menengah di lingkungan pembinaan Direktorat Jendral Pendidikan
merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap profesi guru, hampir tidak ada artinya. Oleh karena itu Dasar dan Menengah, yang isinya antara lain sebagai berikut:
tidak mengherankan jika guru mencari pekerjaan sambilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai 1. Apabila terdapat sekurang-kurangnya 10 orang siswa pada suatu kelas yg menganut agama
akibatnya guru tidak mampu memfokuskan perhatian pada tugas utamanya sebagai guru. tertentu, maka pendidikan agama kepada 10 orang wajib diberikan di kelas itu.
21
2. Apabila terdapat siswa yg menganut agama tertentu kurang dari 10 orang dalam satu kelas,
Pada saat itu ada gerakan organisasi guru, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), untuk
memperjuangkan kesejahteraan guru. PGRI mengupayakan agar guru memiliki status dan kesejahteraan maka pendidikan agama di kelas itu wajib dilaksanakan dengan cara penggabungan beberapa
yang memadai serta tidak terkotak-kotak. Akar masalah adanya perlakuan terhadap guru seperti itu kelas (kolektif) dengan cara mengatur waktu yg tidak merugikan hak siswa tersebut untuk
mengikuti pelajaran lain.
adalah karena tidak ada dasar hukum yang pasti dan mendasar tentang guru. Oleh Karena itu salah satu 3. Pelaksanaan Pendidikan Agama bagi siswa yang di kelasnya tidak diajarkan pendidikan agama
amanat kongres PGRI XVIII di Bandung bulan Nopember 1998 adalah memperjuangkan terbentuknya yang dianutnya, dilakukan oleh Pembina Agama.
undang-undang tentang guru. Tanggal 4 Januari 1999 pengurus PGRI hasil kongres XVIII di Bandung 4. Apabila tidak ada Guru Pendidikan Agama pada satuan pendidikan maka dapat diangkat Guru
melakukan dengar-pendapat dengan Mendikbud Juwono Sudarsono. Salah satu materi pembicaraannya Pendidikan Agama Tidak Tetap dan/atau Pembina Agama.
adalah amanat kongres tentang undang-undang guru, yang ternyata mendapat sambutan baik. Pada
tanggal 6 Januari 1999 pengurus PGRI di Bandung melakukan pertemuan dengan Presiden Habibie Untuk meningkatkan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat dasar, Juwono mengeluarkan
yang didampingi Mendikbud Juwono Sudarsono di Istana Merdeka. Presiden Habibie menyambut baik kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Bentuknya berupa beasiswa bagi anak-anak keluarga
usulan undang-undang tentang guru. miskin dan dana bantuan operasional (DBO) ke sekolah-sekolah. Selain itu dihidupkan kembali
Gerakan Nasional Orangtua Asuh (GNOTA), yaitu membantu anak-anak dari orangtua yang tidak
Walaupun hanya menjabat dalam waktu relatif singkat, Mendikbud Juwono melakukan beberapa mampu secara ekonomis agar dapat menyelesaikan pendidikannya dengan lancar.
26
kebijakan yang menyangkut peraturan, peningkatan mutu, kesejahteraan guru, dan sebagainya.
Peningkatan mutu perguruan tinggi juga menjadi perhatian Mendikbud Juwono. Keputusan Menteri
Secara konstitusional ada perubahan penting atas amandemen atau perubahan UUD 1945 pasal 31 Nomor 223 /U/1998 Tentang Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tentang Pendidikan, antara lain Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya menyebutkan bahwa dengan meningkatnya hubungan kerjasama antar perguruan tinggi akibat pengaruh
duapuluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan era globalisasi perlu diatur hubungan perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain
dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Berlakunya baik di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama bertujuan saling meningkatkan dan mengembangkan
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, khususnya berkaitan dengan kinerja pendidikan tinggi yang bekerja sama dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan, dan
otonomi daerah, berdampak terhadap penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
semula bersifat sentralistik atau terpusat menjadi desentralisasi, dalam arti pendidikan diselenggarakan
oleh pemerintah daerah. Maksudnya adalah pengelolaan pendidikan nasional yang semula diatur Dalam upaya meningkatkan mutu dan akses masyarakat terhadap perguruan tinggi, Juwono Sudarsono
secara terpusat oleh pemerintah pusat sudah saatnya pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah mengeluarkan kebijakan perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi universitas.
daerah otonom. Desentralisasi pendidikan inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan otonomi Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi,
pendidikan. Desentralisasi pendidikan merupakan bentuk penyerahan wewenang pemerintah pusat pemerataan, dan akuntabilitas pendidikan tinggi secara nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden
22
kepada pemerintah daerah dengan tujuan pengelolaan pendidikan menjadi kewenangan daerah, Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
sehingga pengembangan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan lebih cepat, tepat, efisien, (IKIP) Menjadi Universitas maka terjadilah perubahan status IKIP sebagai berikut:
dan efektif, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah dalam bidang pendidikan. 23 1. IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
2. IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya.
Berkaitan dengan otonomi daerah terdapat empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional 3. IKIP Malang menjadi Universitas Negeri Malang.
yang perlu direkonstruksi, yaitu (1) berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, (2) efisiensi 4. IKIP Ujung Pandang menjadi Universitas Negeri Makassar.
pengelolaan pendidikan, (3) relevansi pendidikan, dan (4) pemerataan pelayanan pendidikan. Perubahan 5. IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta.
sistem pendidikan nasional pada masa reformasi bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan 6. IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang.
pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. 24
Perubahan status keenam IKIP tersebut menjadi universitas disusul oleh IKIP yang lain. Berdasarkan
Dampak otonomi daerah dalam pendidikan juga berkait pada pelaksanaan kurikulum. Daerah dapat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan
menyelenggarakan kurikulum dalam bentuk kurikulum muatan lokal. Beberapa contoh kurikulum dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas tiga IKIP berubah
muatan lokal seperti agrobisnis dan agroindustri, budi daya perikanan, industri kerajinan, industri menjadi universitas:
kerumahtanggaan, industri kepariwisataan, serta kewirausahaan dan koperasi. Muatan lokal tersebut 1. IKIP Semarang menjadi Universitas Negeri Semarang,
sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing dan harus mendapat prioritas agar efektivitas 2. IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia, dan
otonomi pendidikan dasar dan menengah optimal. 25 3. IKIP Medan menjadi Universitas Negeri Medan.
418 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 419
