Page 428 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Juwono Sudarsono
peneliti dan perekayasa dengan membuat aturan yang mendukung kegiatan penelitian, pendidikan, dan
perekayasaan lebih bergairah. Keberhasilan pembangunan human capital dapat diukur dengan beberapa
8
indikator, antara lain indeks pembangunan manusia (human development index).
Presiden B.J. Habibie, melalui Surat Keputusan Presiden No.18 Th. 1999, membentuk Tim Reformasi
Menuju Masyarakat Madani. Di dalam tim tersebut terdapat kelompok yang merumuskan platform
reformasi bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Di dalam platform itu,
yang selanjutnya dijadikan sumber penulisan seputar perjalanan serta pelaksanaan reformasi pendidikan
dan pengembangan SDM, terangkum garis besar uraian tentang “Arah Politik Pengembangan Pendidikan
dan Pengembangan SDM”. 9
Studi Hosen (2003) terhadap reformasi politik dan hukum pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie
(1998-1999) menunjukkan bahwa upaya reformasi kehidupan politik, hukum, dan pemerintahan yang
bersih dilakukan dengan intensif. Perdebatan di persidangan MPR 1999 dalam perumusan dokumen
10
GBHN 1999 secara tegas menuntut reformasi di bidang pendidikan, antara lain melalui pembaharuan
kurikulum dan instrumen pendidikan lainnya. Berturut-turut dalam amandemen Pasal 31 UUD 1945
secara tegas memosisikan aturan pokok kebijakan pendidikan nasional. Undang-undang Dasar (UUD)
1945, sebagai dokumen rujukan hukum tertinggi, secara terang benderang menegaskan bagaimana
peran negara dan warga negara di bidang pendidikan. 11
Era reformasi menuntut terciptanya tata kehidupan baru, yakni demokratisasi dalam berbagai bidang
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat madani (civil society), begitu kemudian
sering disebut-sebut. Sejalan dengan tuntutan itu Presiden B.J. Habibie bersama Kabinet Reformasi
melakukan berbagai kebijakan dan perubahan. Kebijakan pertama yang ditempuh di bidang pendidikan
12
adalah mempertahankan hasil yang telah dicapai sekaligus meningkatkan apa yang dinilai baik. Kebijakan
kedua segera mengatasi dampak krisis moneter dan ekonomi serta sosial politik melalui program
pemulihan (recovery) dalam bentuk Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Adapun kebijakan ketiga
menyosialisasikan visi dan misi reformasi pendidikan nasional melalui berbagai strategi sebagai berikut: 13
1. Melaksanakan otonomi dan desentralisasi.
2. Melaksanakan manajemen berbasis sekolah.
3. Menelisik kurikulum secara periodik untuk menjamin terlaksananya proses kegiatan
pendidikan yang berkualitas.
4. Pemerataan dan perluasan pendidikan sebagai upaya pencerdasan kehidupan bangsa yang
dapat menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan.
5. Menerapkan sistem manajemen mutu.
6. Pengelolaan anggaran pendidikan yang berorientasi kepada prinsip efisiensi dan ketergunaan.
7. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
8. Penerapan A Student Center Learning.
Visi reformasi pendidikan dan pengembangan SDM adalah mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat
dan bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Proklamasi Kemerdekaan 1945 dengan tekad mewujudkan
masyarakat madani Indonesia yang memiliki cita-cita dan harapan masa depan, demokratis dan beradab,
menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, berakhlak mulia, tertib dan sadar hukum, kooperatif dan
kompetitif, serta memiliki kesadaran dan solidaritas antargenerasi dan antarbangsa.
14
Misi reformasi pendidikan dan pengembangan SDM diwujudkan dalam (1) pengelolaan secara profesional;
(2) penyelenggaraan yang mencakup spektrum luas dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan
individu-individu untuk menampung berbagai kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan
kondisi ekonomi, bisnis, industri, dan sosial budaya masyarakat yang sedang mengalami perubahan cepat;
(3) pengembangan kurikulum dengan mengakomodasi unsur-unsur praktis dan teoritik berdasarkan
416 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018
dalam diskusi panel
“Pemikiran Politik
& ekonomi Bung
Hatta bagi masa kini”
tgl. 23 Juni 1980
diselenggarakan oleh
Fis. UI
(Sumber:
Perpustakaan
Nasional Republik
Indonesia)
kebutuhan-kebutuhan nyata dan kebutuhan yang diperkirakan sesuai dengan dinamika kehidupan
yang beraneka ragam; (4) menjadikan tenaga kependidikan dan pengembangan SDM (guru, para
pelatih, pengelola, dan pimpinan) sebagai simbol dan contoh yang hidup dari masyarakat beradab dan
demokratis (madani) yang dapat menciptakan kemerdekaan pedagogis dalam melaksanakan tugasnya
berdasarkan hakikat, tujuan, dan prinsip-prinsip terbaik reformasi pendidikan dan pengembangan
SDM; serta (5) mengupayakan tersedianya pembiayaan pendidikan yang wajar sehingga mencerminkan
bahwa pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan. 15
Persoalan yang dihadapi oleh Mendikbud Juwono adalah penerimaan dan legitimasi B.J. Habibie sebagai
presiden. Naiknya B.J. Habibie menggantikan Presiden Soeharto mengundang perdebatan hukum dan
kontroversial karena Presiden Soeharto menyerahkan kepada Habibie secara sepihak kekuasaan. Sikap
atas pelantikan Habibie sebagai presiden di kalangan mahasiswa terbagi atas tiga kelompok, yaitu (1)
menolak Habibie karena merupakan produk Orde Baru; (2) bersikap netral karena pada saat itu tidak
ada pemimpin negara yang diterima semua kalangan, sementara jabatan presiden tidak boleh kosong;
dan (3) mahasiswa berpendapat bahwa pengalihan kekuasaan ke Habibie sah dan konstitusional. 16
Juwono memang belum pernah menjadi rektor, namun ia dikenal lugas, profesional, dekat dengan
mahasiswa, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Para pengamat menilai, kelemahan Juwono
sebagai Mendikbud adalah tidak mengenal dengan baik perguruan tinggi swasta yang memiliki karakter
17
dan masalah sendiri dibanding Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Harapan pada Mendikbud Juwono
18
adalah kebebasan akademik dan pendidikan politik yang santun di dunia kampus. Lingkungan akademik
kampus dapat menjadi mimbar untuk kebebasan berpendapat dan menyatakan gagasan. Kampus
mengharapkan Mendikbud menjadi motor perubahan pendekatan kekuasaan ke arah pendekatan
moral dan hati nurani. Selain itu dunia kampus mengharapkan Juwono mampu menjembatani dunia
akademik kampus dengan dunia praksis serta dunia kerja.
Mendikbud Juwono Sudarsono menyatakan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia mengakibatkan
bidang pendidikan pun mengalami krisis pula. Akibatnya angka partisipasi kasar (APK) turun drastis dari
78% menjadi 58% (1997/1998). Hal tersebut disebabkan oleh 10% sampai 20% dari jumlah siswa terpaksa
drop out (berhenti sekolah) karena kesulitan ekonomi dan sebab-sebab lain yang sejenis. Keadaan demikian
tidak boleh berlangsung terus sebab akan terjadi kegagalan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang meliputi
satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). 19
Pada masa Juwono menjadi Mendikubud terdapat 1.327.128 orang guru SD, 430.981 orang guru SMP, dan
20
337.796 orang guru SMA namun dengan persebaran tidak proporsional di berbagai daerah. Selain itu
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 417