Page 447 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Menteri Pendidikan
Nasional Yahya
A. Muhaimin
mendampingi
Presiden
Abdurrahman
Wahid berfoto
dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Bidang Pendidikan, yang kegiatannya dengan para Menteri
Pendidikan peserta
difasilitasi melalui program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dengan anak Konferensi “South
unit teknis dan satuan kerja. Pelaksana PUG Bidang Pendidikan adalah Direktorat Jenderal Pendidikan East Asia Ministers
of Education
Luar Sekolah dan Pemuda (PLSP). PUG Bidang Pendidikan dilaksanakan dalam tiga tahap sebagai berikut. (SEAMEO)” di Bali
tahun 2000
1. Tahap sosialisasi dan pengembangan program (2000-2004). (Sumber: Buku Tiga
2. Tahap perluasan dan pemeliharaan komitmen (2005-2008). Kota Satu Pengabdian
Jejak Perjalanan Yahya
3. Tahap penguatan dan implementasi (2009-2010). A. Muhaimin)

Yahya Muhaimin mengundang para pembantu, staf ahli, serta kolega-koleganya untuk mengkaji dengan
intensif permasalahan di dunia pendidikan tersebut. Ia datang ke daerah-daerah untuk melihat secara
langsung dan memberi masukan-masukan agar pemasalahan di dunia pendidikan dapat terselesaikan.
Ia pun melakukan berbagai program, di antaranya sebagai berikut:
1. Penertiban gelar kesarjanaan dan menertibkan manajemen pengelolaan pendidikan. Pemberian
gelar kesarjanaan, seperti Doktor (S3) serta Magister Manajemen (MM) dan Magister of
Business of Arts (MBA) untuk S2 oleh perguruan tinggi swasta di Indonesia merupakan
program yang illegal dan menghasilkan lulusan bergelar tetapi tidak memiliki kemampuan. jika di sekolah bersangkutan ada siswa beragama Islam. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Yahya mengatakan, “Di masa krisis seperti sekarang ini, jangan sembarangan mendirikan Perjuangan (PDIP) juga mempermasalahkan kata-kata taqwa, iman, dan akhlaq mulia dalam
perguruan tinggi. Karena bila tidak dikelola secara serius, akan merugikan rakyat, yang UU Sisdiknas tersebut.
tadinya ingin menikmati pendidikan di daerahnya sendiri.” 5. Menyelenggarakan pendidikan khusus siswa berbakat. Program ini merupakan upaya untuk
2. Beasiswa dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akibat krisis ekonomi, tercatat meningkatkan mutu pendidikan melalui program percepatan belajar siswa atau program
37 juta dari 205 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Untuk itu pemerintah akselerasi. Siswa-siswa yang memiliki bakat bagus dimasukkan ke dalam kelas khusus
membuat Jejaring Pengaman Sosial (JPS) untuk membantu masyarakat miskin dengan memberikan dengan jumlah siswa dalam satu kelas hanya sekitar 20 orang, terdiri atas siswa-siswa yang
beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) per enam bulan untuk SD/MI/SDLB, SLTP/MTs/ memiliki kemampuan akademik yang baik. Jam pelajaran ditambah sehingga siswa mampu
SLTPLB, SMU/MA/SMK/SMLB. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997/1998 menyelesaikan sekolahnya dalam dua tahun dari yang semula tiga tahun. Program akselerasi
berdampak besar terhadap kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Biaya hidup menjadi tinggi. Salah diperuntukkan bagi siswa SMP dan SMA. Mereka diberikan mata pelajaran secara intensif:
satu biaya hidup yang menjadi beban masyarakat adalah biaya untuk menyekolahkan anak. Pada materi yang lazimnya diberikan dalam enam semester diselasaikan dalam waktu empat
saat itu sekolah memungut biaya kepada orang tua, baik biaya rutin seperti SPP maupun biaya semester. Untuk mengikuti program ini siswa harus mengikuti seleksi ketat. Hanya siswa yang
yang bersifat insidental seperti pembelian buku. Biaya yang dituntut dari sekolah kepada orang tua memiliki kecerdasan tinggi dan berbakat yang dapat lulus dan masuk pada kelas akselerasi.
menjadi beban bagi masyarakat yang tidak mampu. 6. Menghapus biaya Evaluasi Belajar Tahap Akhir/ Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional
3. Anggaran pendidikan 20% dari total APBN sudah ditetapkan dalam undang-undang, namun (EBTA/EBTANAS). Biaya EBTA/EBTANAS yang menjadi beban orang tua siswa terkadang
pada kenyataannya belum terwujud. Untuk itu Yahya berusaha mewujudkan anggaran memberatkan siswa yang mampu. Untuk menangani permasalahan beban orang tua tersebut
pendidikan tersebut, walaupun dalam tataran pelaksanaannya berada di tangan presiden. Kementerian Pendidikan Nasional membebaskan biaya EBTA/EBTANAS bagi orang tua.
4. Menyusun RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Yahya menyebut lima alasan mengapa Biaya tersebut dibebankan kepada pemerintah daerah.
perlu dibuat Undang-Undang Sistem Pendidikan yang baru, yaitu (1) undang-undang (UU) 7. Membuat proyek Jejaring Pengaman Sosial (JPS). Kementerian Pendidikan Nasional memperoleh
pendidikan yang sudah ada masih bersifat sentralis, padahal kecenderungan yang sedang sebagian dana yang bersumber dari JPS dalam bentuk pemberian beasiswa kepada siswa mulai
terjadi adalah desentralisasi; (2) UU tersebut tidak merefleksikan pengelolaan pendidikan dari SD, SMP, hingga SMA, serta pemberian DBO atau disebut juga dengan dana (BOS). Pada
yang transparan; (3) pengaruh arus gobalisasi semakin luas dan kuat; (4) potensi masyarakat tahun 1999/2000 Kementerian Pendidikan Nasional mendapat dana yang bersumber dari JPS
harus diberdayakan, baik bagi pengelolaan manajerial maupun dalam pembiayaan pendidikan sebesar Rp 775 milyar untuk beasiswa dan Rp 376 milyar untuk DBO. 20
yang semakin besar dan kompetitif; serta (5) penertiban gelar-gelar kesarjanaan semakin 8. Program Pembinaan Karakter. Pendidikan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan dari
mendesak untuk dilakukan. UU Sisdiknas yang disahkan pada Juni 2003 pada masa Mendikbud guru kepada siswa dan siswa bukan hanya sekedar menghafalkan ilmu pengetahuan yang
18
Yahya A. Muhaimin menghadapi penolakan dari kalangan nasionalis sekuler dan kaum Kristen, diterima dari gurunya. Hal yang lebih penting dalam proses pendidikan adalah pembentukan
tetapi banyak memperoleh dukungan dari kalangan Muslim. Menurut Busyairi Yahya sejak kepribadian siswa atau pembentukan karakter. Kenakalan yang terjadi pada siswa seperti
19
awal tidak menjadikan agama sebagai isu sentral dalam penyusunan UU tersebut, tetapi pada tawuran menunjukkan bahwa siswa memiliki karakter yang kurang baik atau sangat buruk.
perkembangan berikutnya mengalami perubahan karena pemerintahan berganti. Penolakan Karakter yang seperti itu sudah barang tentu tidak mencerminkan makna pendidikan. Untuk
dari kelompok Kristen dan Katholik didasarkan pada anggapan bahwa UU tersebut terlalu menanggulangi hal tersebut Yahya mengeluarkan program “Pembinaan Karakter”. Keinginan
mencampuradukkan urusan pribadi dengan urusan publik. Dasar penolakannya adalah Pasal tersebut didasarkan atas pengalamannya ketika menjadi dosen Fisipol UGM. Ketika menjadi
13 ayat 1 yang menghendaki setiap siswa diajarkan agama menurut agamanya. Hal itu dinilai Dekan Fisipol UGM ia merasa ada yang kurang baik pada perilaku mahasiswa. Sebagai
berdampak bahwa sekolah-sekolah Kristen dan Katolik harus menyediakan guru agama Islam contoh, ketika melakukan demonstrasi terkadang mahasiswa menunjukkan perilaku yang

434 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 435