Page 448 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019
P. 448
Menteri Pendidikan
Nasional Yahya A.
Muhaimin berbincang
dengan Presiden
Abdurrahman Wahid
di Bumiayu
(Sumber: Buku Tiga
Kota Satu Pengabdian ENDNOTES
Jejak Perjalanan Yahya
A. Muhaimin) 1 Busyairi, B. 2012, Tiga Kota Satu Pengabdian Jejak Perjalanan Yahya A. Muhaimin, Yogyakarta : Tiara Wacana: hal 7-9.
2 Ibid., hlm. 13.
3 Ibid., hlm. 24.
4 Ibid., hlm. 105.
5 Ibid., hlm. 159-160.
6 Ibid., hlm. 31.
7 Gaffar, A. 1991. “Hubungan Patron Client dan Kosekuensinya Terhadap Lahimya Pengusaha Indonesia: Review Buku Dr. Yahya
Muhaimin”. UNISIA 10.X1.IV.1991. hlm. 83.
8 Ibid., hlm. 84.
9 Ibid.
10 Muhaimin, Y. 1991. Bisnis dan Politik.Jakarta: LP3S. hlm. 152.
11 Gaffar. Op.Cit., hlm. 86.
12 Muhaimin, Y. 1980. “Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia”. Jurnal Prisma No.10 Tahun IX Oktober 1980. hlm. 21.
13 Heryanto, A. 1991. “Giliran Yahya Muhaimin”. Koran Bernas Senin, 6 Meil 1991.
bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, padahal demonstrasi merupakan suatu 14 Andriono, dkk. 2011. Jejak langkah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (1945-011). Jakarta: Kemendikbud. hlm. 191.
perilaku untuk mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Perilaku yang tidak mencerminkan 15 Busyairi. Op.Cit. hlm. 166.
nilai-nilai demokrasi tersebut seperti main hakim sendiri yang dapat menjurus pada perilaku 16 Busyairi, 2011, hlm. 176-183.
anarkis; bahkan dapat mengesampingkan nilai-nilai ketimuran, kepatutan, dan kemanusiaan. 17 Suhardan, D. 2007. “Efektivitas Pengawasan Profesional dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran pada Era Otonomi Daerah”.
EDUCATIONIST No.I Vol. I Januari 2007. hlm. 57.
Pelaksanaan program “Pembinaan Karakter” diawali dengan kebijakan menata struktur kelembagaan 18 Busyairi. Op.Cit., hlm. 184-194.
birokrasi yang ada di Kementerian Pendidikan Nasional. Yahya mulai melakukan perubahan dengan 19 Ibid., hlm. 196.
menempatkan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah koordinasi langsung Sekretariat 20 Ibid., hlm. 186-187.
Jenderal, baru kemudian menata struktur organisasi dalam rangka pelaksanaan “Pembinaan Karakter”. 21 Kompas.com, 15/01/2010.
Dalam Sarasehan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Yahya mengatakan, 22 2008. “Meretas Jalan Panjang Keunggulan Daya Saing Indonesia di Milenium Ketiga: Refleksi 10 Tahun Reformasi Bidang Iptek”. Jurnal
“Indonesia dikenal memiliki karakter kuat sebelum zaman kemerdekaan, tatkala mencapai kemerdekaan, Demokrasi & HAM Vol. 8, No. 1, 2008. Hlm. 16.
dan mempertahankan kemerdekaan. Sekarang, karakter masyarakat Indonesia tidak sekuat pada masa
lalu, sangat rapuh. Pemimpin saat ini juga tidak menjaga pembangunan karakter dan budaya bangsa.” 21
Program “Pembinaan Karakter” baru bisa dilaksanakan pada saat Menteri Pendidikan Nasional dijabat
Muhammad Nuh. Setelah tiga hari Nuh dilantik sebagai Menteri Pendidikan Nasional, Yahya bertemu
dengan Nuh dan menyampaikan program “Pembinaaan Karakter” yang pernah dirintisnya. Nuh
menanggapi dengan baik masukan Yahya dan mengeluarkan kebijakan “Pembinaan Karakter” secara
massal dan harus dilakukan oleh semua sekolah mulai dari SD, SMP, hingga SMA, bahkan perguruan
tinggi. Pada masa Nuh kebijakan ini dikenal dengan nama “Pendidikan Karakter” dan menjadi salah satu
dasar penyelanggaraan Kurikulum 2013.
Pentingnya peran IPTEK dalam pembangunan juga tercermin dalam Undang-Undang No. 25 Tahun
2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas, tahun 2000-2004) melalui empat program
nasional, yang meliputi (1) IPTEK dalam dunia usaha, (2) diseminasi informasi IPTEK, (3) peningkatan
sumber daya IPTEK, dan (4) kemandirian dan keunggulan IPTEK (Zuhal, 2008: 16). Pengembangan,
penguasaan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya dapat terjadi dalam suatu
kebudayaan yang tinggi. Kebudayaan, termasuk sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem
pengetahuan, religi, serta peralatan dan perlengkapan hidup suatu bangsa merupakan faktor yang amat
menentukan apakah ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara
efisien dan produktif oleh masyarakatnya. 22
436 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 437
