Page 474 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019
P. 474
Pemerintah memberikan parameter dan persyaratan khusus bagi sekolah agar bisa mencapai beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Selasa 16 Agustus 2011, Presiden
RSBI, antara lain sekolah harus sudah mendapatkan pengakuan sebagai Sekolah Standar Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa dalam RAPBN Tahun 2012 pemerintah tetap
Nasional (SSN) dengan ketentuan (1) memiliki rata-rata ujian nasional (UN) 6,5, (2) tidak dapat memenuhi amanat konstitusi. Alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2012 sebesar
14
double shift, dan (3) berakreditasi B dari BAN Sekolah/Madrasah. Dengan kata lain, untuk 20% (Rp 286, 6 triliun). Akan halnya RAPBN tahun 2012, meskipun persentase tetap 20%,
menuju SBI, sekolah reguler harus mencapai beberapa tahap, yakni harus mendapatkan nominalnya mengalami peningkatan cukup tajam dari Rp 266,9 triliun menjadi Rp 286,6 triliun.
pengakuan SSN, kemudian mendapat pengakuan RSBI, barulah mendapat status SBI. Agar Meskipun demikian anggaran pendidikan sebesar itu sudah termasuk untuk gaji guru dan
sekolah bertumbuh, pemerintah melalui APBN menganggarkan biaya pendirian atau rintisan dosen, padahal UU Sisdiknas mengatur bahwa anggaran pendidikan mininum 20% dari APBN/
sekolah internasional. Dana dari APBN tersebut adalah biaya operasional dalam rangka APBD di luar gaji pendidik. Ternyata ketentuan itu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK)
pengembangan kapasitas menuju standar kualitas SBI. Kementerian Pendidikan Nasional saat oleh seorang guru dan dosen dari Makassar. Menurut penggugat, anggaran pendidikan 20%
itu menentukan besaran anggaran untuk proses pembelajaran tidak lebih dari (30%), untuk dari APBN/APBD seharusnya termasuk gaji pendidik. Gugatan mereka dikabulkan MK yang
sarana penunjang PBM (25%), manajemen maksimal 20%, termasuk subsidi bagi siswa miskin diketuai oleh Jimmy Asshidiqie, dibacakan pada awal 2007, dan berlaku efektif sejak tahun
dan kesiswaan mencapai (25%). anggaran 2008. Itu sebabnya anggaran pendidikan sejak 2009 langsung melonjak mencapai
Anggaran dana berasal dari APBD serta diperbolehkan mengutip sebagian biaya dari 20% dari sebelumnya yang hanya 9%.
15
masyarakat atau orang tua. Karena SBI merupakan sekolah yang menyandang status khusus, 12. Badan Hukum Pendidikan (BHP)
maka perlakuan penerimaan siswa juga menggunakan cara dan status khusus, yang didasarkan Salah satu hal baru yang terdapat dalam Undang-undang Sisdiknas adalah munculnya kosa
pada kemampuan akademis calon siswa. Tes yang harus dijalani meliputi psikologi serta tes kata Badan Hukum Pendidikan (BHP). BHP adalah badan hukum satuan pendidikan yang
tertulis yang terdiri dari IPA dan Matematika (untuk SMK ditambah dengan tes kesehatan dan diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang mempunyai fungsi
buta warna bagi SMK Kimia), dan terakhir berdasar nilai Ujian Nasional. 11 memberikan pelayanan pendidikan, serta berprinsip nirlaba dan dapat mengolah dana untuk
10. Peningkatan Daya baca Masyarakat memajukan satuan pendidikan. Pasal 53 ayat 1 UU tersebut menggariskan penyelenggara
“Buku adalah gudang ilmu”, “buku adalah jendela pengetahuan”, merupakan kata-kata dan/atau satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat berbentuk badan
mutiara kasih yang diterima kebenarannya oleh semua khalayak, namun tetap hanya sebatas hukum pendidikan. Ayat 2 ditambahkan penjelasan bahwa badan hukum pendidikan berfungsi
retorika. Betapa penting peran buku dalam pengembangan potensi sumber daya manusia untuk memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik.
tak terbantahkan kebenarannya. Namun perpustakaan sebagai gudang harta karun ilmu Badan hukum pendidikan berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri
pengetahuan masih terabaikan. Rendahnya minat baca masyarakat Indonesia masih menjadi untuk memajukan satuan pendidikan (ayat 3). Untuk mewujudkan amanat UU Sisdiknas
isu pokok yang tak kunjung tertangani. Untuk itu perlu dibuat peraturan perundangan yang tahun 2003 tersebut lahirlah UU No. 9 Tahun 2008 tentang Badan Hukum Pendidikan
bersifat memaksa dan mengikat. Peningkatan budaya membaca harus dibangun secara serius di yang ditandatangani Presiden RI pada tanggal 16 Januari 2009. UU BHP disahkan setelah
lingkungan masyakarat dan sekolah. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan merupakan rencana undang-undangnya melalui proses panjang. RUU BHP disetujui oleh seluruh fraksi
salah satu jawaban. UU ini merupakan upaya sungguh-sungguh untuk membudayakan gemar pada Rapat Paripurna ke-15 DPR-RI Tahun 2008 pada tanggal 17 Desember 2008. UU BHP
membaca menuju masyarakat pembelajar sepanjang hayat, melestarikan budaya bangsa, memberi otonomi optimal yang diimbangi tuntutan akuntabilitas optimal pada penyelenggara
dan memajukan pendidikan dan kebudayaan nasional. UU Perpustakaan menetapkan satuan pendidikan atau satuan pendidikan. Negara berupaya menghargai dan memperlakukan
bahwa masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan serta manfaat dan penyelenggara satuan pendidikan atau satuan pendidikan sebagai institusi dewasa yang dapat
mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau dipercaya untuk mengurus dirinya sendiri secara mandiri, transparan, dan akuntabel tanpa
terbelakang pun berhak mendapat layanan perpustakaan meski dalam bentuk layanan khusus banyak campur tangan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan pendidikan. UU ini juga
yang sederhana dan tidak terstandar seperti di perkotaan. 12 dianggap sebagai solusi bagi yayasan penyelenggara pendidikan yang mengalami kevakuman
11. Anggaran Pendidikan di APBN dasar hukum sejak tahun 2007. Kevakuman itu terjadi karena terbitnya UU No. 28 Tahun
Sejak reformasi bergulir tahun 1998 suara-suara yang menginginkan peningkatan anggaran 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 16
APBN untuk pendidikan semakin keras terdengar. Tuntutan pemerhati pendidikan juga UU BHP juga masih memperhatikan kaum miskin. Pasal 46 memberi kuota anak pandai dari
semakin nyaring meminta tambahan anggaran pendidikan yang selama Orde Baru tidak lebih keluarga miskin sebanyak 20 persen dari kursi yang tersedia. Satuan pendidikan BHP wajib
dari angka 10% dari APBN. Dibandingkan dengan Malaysia, anggaran pendidikan Malaysia menjaring dan menerima warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan
tidak pernah kurang dari 20%, di antaranya untuk membayar guru dan dosen dari Indonesia kurang mampu paling sedikit 20 persen dari keseluruhan peserta didik baru. Satuan Pendidikan
pada waktu itu. Namun salah satu tuntutan reformasi tersebut belum dapat dipenuhi Kabinet BHP harus menunjukkan kepada publik bahwa mereka menerima dan menyediakan paling
Reformasi karena kondisi keuangan negara belum memungkinkan. Jika di masa sebelumnya sedikit 20 persen beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk mereka yang kurang mampu
anggaran pendidikan 9,3% dan kemudian 8%, pada masa Kabinet Reformasi tahun 2001 dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi.
17
angka yang dialokasikan hanya 3,8% dari APBN. Ketika itu prioritas harus diletakkan pada 13. Peraturan Mendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar
pengadaan prasarana, seperti penyediaan listrik dan pelabuhan. 13 dan Menengah
Beruntunglah perimbangan anggaran pendidikan 20% terus dipertahankan pada APBN SI mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai
2010 sebesar Rp 209, 54 triliun. Tahun 2011 pemerintah bahkan meningkatkan anggaran kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. SI dikembangkan
pendidikan menjadi 20% atau Rp 266, 9 triliun. Pada pidato penyampaian RAPBN 2012 oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan
462 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 463
