Page 473 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Menteri Pendidikan
Nasional Bambang
Sudibyo saat
bersama siswa
SD Negeri 24
Kalibone, Pangkajene
Kepulauan,
Sulawesi Selatan, pendidikan yang pola pembagiannya langsung diarahkan ke sekolah-sekolah SD/SDSDLB/MI
saat melakukan
peninjauan program dan SMP/SMPLB/Mata baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk
Bantuan Operasional SMP Terbuka dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) oleh masyarakat. Siswa miskin di
Sekolah di akhir
tahun 2015 tingkat satuan pendidikan SMA/SMK yang tidak mendapat BOS mendapat program bantuan
(Sumber: Kompas, lain berupa Bantuan Khusus Murid (BKM). Program kejar Paket A dan B juga tidak termasuk
Rabu 30 Januari
9
2007) sasaran program BOS.
Seperti telah disinggung sebelumnya, siswa pada jenjang SMA tidak mendapat BOS, tetapi
mendapat BKM. BKM diharapkan dapat meringankan beban siswa miskin, menurunkan
potensi putus sekolah, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan. Biaya satuan BKM adalah Rp
780.000,00/siswa/tahun (tahun 2007). BKM diberikan kepada 310.609 siswa SMA dan 418.161
siswa SMK. Total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk BKM
Depdiknas tahun 2008 mencapai Rp 571,19 miliar. Berdasarkan hasil survei, BKM terbukti
membantu meringankan biaya yang dikeluarkan orang tua siswa hingga sekitar separuh
(51,34%-45,85%) dari total pengeluaran. BKM mampu mencegah siswa putus sekolah dengan
indikasi ketidakhadiran siswa dari 4-5 hari setiap bulan turun menjadi 2 hari sebulan. BKM
6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 mampu meningkatkan kelancaran pembelajaran.
UU No. 20 Tahun 2003 yang lahir pada masa Mendiknas Malik Fajar membutuhkan berbagai 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2007 tentang
peraturan turunan. Salah satu turunan dari UU Sisdiknas tersebut adalah Peraturan PP Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan
No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (SPN). PP ini dikeluarkan untuk Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru
menindaklanjuti Pasal 35 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal dalam jabatan. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh guru dalam
59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) UU Sisdiknas. Dengan adanya SPN maka jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).
dapat diketahui kriteria minimal penyelenggaraan sistem pendidikan di seluruh Indonesia. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh
SPN meliputi delapan standar, yaitu (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang
lulusan, (4) standar pendidik, (5) standar sarana prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) terakreditasi dan ditetapkan oleh Mendiknas.
standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian. Mengingat heterogenitas situasi dan kondisi, 9. Program Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)
SPN berlaku secara bertahap, namun setiap tahun pendidikan wajib menyesuaikan diri Peningkatan mutu sekolah dilakukan oleh Bambang Sudibyo dengan, salah satunya,
dengan ketentuan PP ini paling lambat tujuh tahun. SI merupakan SPN yang mencakup lingkup mengeluarkan peraturan tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) pada tahun
materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis ajaran 2006-2007 untuk satuan pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/Mata, SMA/MA,
pendidikan tertentu. SI meliputi kerangka dasar dan struktur kurikulum, muatan kurikulum, hingga SMK. Tujuan utama peraturan tersebut adalah upaya untuk memperbaiki kualitas
beban belajar, KTSP, hingga masalah kalender pendidikan. 8 pendidikan nasional, khususnya eksistensi pendidikan nasional Indonesia supaya diakui
7. Program BOS dunia dan memiliki daya saing dengan negara-negara maju. Landasan hukum program
Situasi krisis masih dirasakan oleh masyarakat ketika Bambang Sudibyo menjadi Mendiknas, SBI mengacu pada UU No. 20/2003 Sisdiknas pasal 50 ayat 3, yang menyebutkan
sehingga terdapat sebagian masyarakat yang merasakan dampak krisis tersebut berkaitan “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu
dengan pembiayaan pendidikan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia seharusnya tidak satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan
boleh memporakporandakan program dan langkah pemerintah membangun dunia pendidikan. pendidikan bertaraf internasional”.
Oleh karena itu, meskipun dalam keadaan sulit, pemerintah tetap berusaha memberi Pijakan berikutnya adalah Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional dalam
perhatian pada sektor pendidikan. Para siswa, terutama anak keluarga miskin, harus bisa Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009. Butir 2 Kebijakan
terus bersekolah. Anak-anak miskin harus diberi kemudahan mengakses pendidikan formal. Pokok yang memaparkan masalah Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing tersebut
Program wajib belajar 9 tahun tidak boleh terhambat. Target Angka Partisipasi Kasar (APK) secara eksplisit menyebutkan perlunya pembangunan sekolah bertaraf internasional untuk
95%, sebagai indikator ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar, harus tercapai. Kebijakan meningkatkan daya saing bangsa. Dalam hal ini pemerintah perlu mengembangkan SBI pada
pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diluncurkan Juli bulan 2005 berperan tingkat kabupaten/kota dengan melakukan kerja sama yang konsisten antara pemerintah pusat
besar dalam percepatan pencapaian ketuntasan wajib belajar. BOS merupakan program dengan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk mengembangkan SD, SMP,
pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar SMA, dan SMK bertaraf Internasional di seluruh Indonesia. Memang tidak mudah mencapai
10
sebagai pelaksanaan program wajib belajar. tahap SBI, sehingga oleh karenanya ditekankan bahwa program SBI mesti dilaksanakan secara
Standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diberlakukan untuk membiayai bertahap dan berkesinambungan. Pemerintah menetapkan bahwa sekolah yang memenuhi
kegiatan operasional nonpersonalia selama satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana standar minimal SNP akan diberi pendampingan, pembimbingan, penguatan, dalam bentuk
pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur Rintisan SBI (RSBI). Dengan demikian untuk menuju status SBI, sekolah harus menjadi RSBI
dan berkelanjutan sesuai standar nasional pendidikan. BOS merupakan dana kompensasi terlebih dahulu.

460 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 461