Page 472 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Menteri Pendidikan
Nasional Bambang
Sudibyo saat
bersama siswa
SD Negeri 24
Kalibone, Pangkajene
Kepulauan,
Sulawesi Selatan,
saat melakukan
peninjauan program
Bantuan Operasional
Sekolah di akhir
tahun 2015
(Sumber: Kompas,
Rabu 30 Januari
2007)
6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005
UU No. 20 Tahun 2003 yang lahir pada masa Mendiknas Malik Fajar membutuhkan berbagai
peraturan turunan. Salah satu turunan dari UU Sisdiknas tersebut adalah Peraturan PP
No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (SPN). PP ini dikeluarkan untuk
menindaklanjuti Pasal 35 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal
59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) UU Sisdiknas. Dengan adanya SPN maka
dapat diketahui kriteria minimal penyelenggaraan sistem pendidikan di seluruh Indonesia.
SPN meliputi delapan standar, yaitu (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi
lulusan, (4) standar pendidik, (5) standar sarana prasarana, (6) standar pengelolaan, (7)
standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian. Mengingat heterogenitas situasi dan kondisi,
SPN berlaku secara bertahap, namun setiap tahun pendidikan wajib menyesuaikan diri
dengan ketentuan PP ini paling lambat tujuh tahun. SI merupakan SPN yang mencakup lingkup
materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis
pendidikan tertentu. SI meliputi kerangka dasar dan struktur kurikulum, muatan kurikulum,
beban belajar, KTSP, hingga masalah kalender pendidikan. 8
7. Program BOS
Situasi krisis masih dirasakan oleh masyarakat ketika Bambang Sudibyo menjadi Mendiknas,
sehingga terdapat sebagian masyarakat yang merasakan dampak krisis tersebut berkaitan
dengan pembiayaan pendidikan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia seharusnya tidak
boleh memporakporandakan program dan langkah pemerintah membangun dunia pendidikan.
Oleh karena itu, meskipun dalam keadaan sulit, pemerintah tetap berusaha memberi
perhatian pada sektor pendidikan. Para siswa, terutama anak keluarga miskin, harus bisa
terus bersekolah. Anak-anak miskin harus diberi kemudahan mengakses pendidikan formal.
Program wajib belajar 9 tahun tidak boleh terhambat. Target Angka Partisipasi Kasar (APK)
95%, sebagai indikator ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar, harus tercapai. Kebijakan
pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diluncurkan Juli bulan 2005 berperan
besar dalam percepatan pencapaian ketuntasan wajib belajar. BOS merupakan program
pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar
sebagai pelaksanaan program wajib belajar.
Standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diberlakukan untuk membiayai
kegiatan operasional nonpersonalia selama satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana
pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur
dan berkelanjutan sesuai standar nasional pendidikan. BOS merupakan dana kompensasi
460 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018
pendidikan yang pola pembagiannya langsung diarahkan ke sekolah-sekolah SD/SDSDLB/MI
dan SMP/SMPLB/Mata baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk
SMP Terbuka dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) oleh masyarakat. Siswa miskin di
tingkat satuan pendidikan SMA/SMK yang tidak mendapat BOS mendapat program bantuan
lain berupa Bantuan Khusus Murid (BKM). Program kejar Paket A dan B juga tidak termasuk
9
sasaran program BOS.
Seperti telah disinggung sebelumnya, siswa pada jenjang SMA tidak mendapat BOS, tetapi
mendapat BKM. BKM diharapkan dapat meringankan beban siswa miskin, menurunkan
potensi putus sekolah, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan. Biaya satuan BKM adalah Rp
780.000,00/siswa/tahun (tahun 2007). BKM diberikan kepada 310.609 siswa SMA dan 418.161
siswa SMK. Total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk BKM
Depdiknas tahun 2008 mencapai Rp 571,19 miliar. Berdasarkan hasil survei, BKM terbukti
membantu meringankan biaya yang dikeluarkan orang tua siswa hingga sekitar separuh
(51,34%-45,85%) dari total pengeluaran. BKM mampu mencegah siswa putus sekolah dengan
indikasi ketidakhadiran siswa dari 4-5 hari setiap bulan turun menjadi 2 hari sebulan. BKM
mampu meningkatkan kelancaran pembelajaran.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2007 tentang
Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan
Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru
dalam jabatan. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh guru dalam
jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).
Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh
perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang
terakreditasi dan ditetapkan oleh Mendiknas.
9. Program Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)
Peningkatan mutu sekolah dilakukan oleh Bambang Sudibyo dengan, salah satunya,
mengeluarkan peraturan tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) pada tahun
ajaran 2006-2007 untuk satuan pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/Mata, SMA/MA,
hingga SMK. Tujuan utama peraturan tersebut adalah upaya untuk memperbaiki kualitas
pendidikan nasional, khususnya eksistensi pendidikan nasional Indonesia supaya diakui
dunia dan memiliki daya saing dengan negara-negara maju. Landasan hukum program
SBI mengacu pada UU No. 20/2003 Sisdiknas pasal 50 ayat 3, yang menyebutkan
“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu
satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan
pendidikan bertaraf internasional”.
Pijakan berikutnya adalah Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional dalam
Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009. Butir 2 Kebijakan
Pokok yang memaparkan masalah Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing tersebut
secara eksplisit menyebutkan perlunya pembangunan sekolah bertaraf internasional untuk
meningkatkan daya saing bangsa. Dalam hal ini pemerintah perlu mengembangkan SBI pada
tingkat kabupaten/kota dengan melakukan kerja sama yang konsisten antara pemerintah pusat
dengan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk mengembangkan SD, SMP,
SMA, dan SMK bertaraf Internasional di seluruh Indonesia. Memang tidak mudah mencapai
10
tahap SBI, sehingga oleh karenanya ditekankan bahwa program SBI mesti dilaksanakan secara
bertahap dan berkesinambungan. Pemerintah menetapkan bahwa sekolah yang memenuhi
standar minimal SNP akan diberi pendampingan, pembimbingan, penguatan, dalam bentuk
Rintisan SBI (RSBI). Dengan demikian untuk menuju status SBI, sekolah harus menjadi RSBI
terlebih dahulu.
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 461