Page 471 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Beberapa kebijakan penting yang dikeluarkan Mendiknas Bambang Sudibyo antara lain sebagai berikut: dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu,

1. Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 sehingga pembelajaran yang dilakukan bukan terfokus pada isi materi pelajaran.
Visi Depdiknas lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yang menjadikan Ada beberapa landasan empirik yang menjadi pertimbangan lahirnya KBK, antara lain (1)
pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju adanya berbagai ketimpangan dalam kehidupan mulai dari aspek moral, akhlak, jati diri,
masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi hingga sosial ekonomi dan politik; (2) semakin terbatasnya sumber daya dan kesempatan
struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiaannya untuk memperoleh lapangan kerja; serta (3) perkembangan ilmu pengetahuan dan
kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang, yang mengaktualisasikan teknologi dan dampaknya terhadap pendidikan. Secara umum hasil pendidikan belum
potensi kemanusiaannya secara optimal. Pada masa global sekarang, transformasi berjalan memuaskan, sehingga KBK juga merespon perkembangan teori belajar yang baru, antara
dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan pada masyarakat berbasis pengetahuan lain teori konstruktivisme. Teori ini menolak pemahaman aliran behaviorisme yang
(knowledge based society). berkembang sebelumnya. Dulu para behavioris meyakini bahwa pembelajaran adalah buah
Dalam rangka komitmen global Renstra Depdiknas Tahun 2005-2009 diarahkan guna dari pembiasaan yang dilakukan secara berulang dan konsisten, sedang kaum konstruktif
mempercepat sasaran Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of them Child) yang berpendapat bahwa siswa belajar melalui proses menemukan sendiri ilmu pengetahuan,
menyatakan: “Setiap negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang dia mengkonstruksi sendiri pengetahuannya berdasar pengalaman dan pengetahuan yang
pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas” diperoleh sebelumnya dan selama belajar. Siswa bukanlah gelas kosong yang diisi air
(Artikel 28) dan konvensi mengenai hak asasi manusia (HAM) yang menyatakan: “Setiap ilmu oleh gurunya. Siswa lebih mirip dengan pohon kecil yang disiram oleh fasilitator,
orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada pendidikan dia bertumbuh dengan sendirinya. Dengan demikian guru bukanlah satu-satunya sumber
dasar. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Pendidikan teknik dan profesi harus tersedia ilmu, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator yang mencipta kondisi kondusif
secara umum dan pendidikan yang lebih tinggi harus sama-sama dapat dimasuki semua sehingga siswa menemukan sendiri pengetahuan, keterampilan, atau sikap sebagai buah
5
orang berdasarkan kemampuan”. Hal ini sejalan dengan pencapaian sasaran pembangunan dari proses belajar. 6
yang disepakati dalam Kerangka Aksi Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau 4. Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan melalui Permendiknas NO 8 tahun 2009
education for All (EFA). Adapun misi yang dikembangkan oleh Depdiknas sebagai berikut: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan, yang selanjutnya disebut program Pendidikan
a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang Profesi Guru (PPG), adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan
bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. lulusan S1 Kependidikan dan S1/D-IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat
b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional
dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak
c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan usia dini, pendidikan dasar, atau pendidikan menengah. Tujuan program PPG adalah untuk
pembentukan kepribadian yang bermoral. menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan,
d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan
pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan dan pelatihan peserta didik; serta mampu melakukan penelitian dan mengembangkan
standar nasional dan global. profesionalitas secara berkelanjutan.
e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan 5. Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru
prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada murid yang bodoh, namun yang sering terjadi adalah murid tidak mendapat
2. Dalam hal pelaksanaan kurikulum sesungguhnya masih mengikuti kebijakan menteri kesempatan belajar dalam bimbingan guru yang mumpuni sehingga tidak bisa berkembang
sebelumnya, Malik Fajar, yakni Kurikulum 2004 yang dikenal dengan nama KBK. Pada masa maksimal. Guru memang memegang peran sentral dalam pendidikan. Secanggih apa
Bambang Sudibyo dikeluarkan KTSP 2006, yang sesungguhnya merupakan penyempurnaan pun media pembelajaran, sebagus apa pun kurikulum dirancang, bila kualitas guru yang
KBK, karena pada dasarnya Kurikulum 2006 merupakan kurikulum yang juga berbasis melaksanakannya tidak memadai maka proses dan hasil pendidikan juga tidak akan
kompetensi. Dengan demikian hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah pusat masih memuaskan. Dengan demikian peran guru begitu sentral hingga pemerintah merasa perlu
bertanggung jawab terhadap pengembangan kurikulum, pemerintah daerah berperan makin memperhatikan mereka; bahkan keberadaan guru disejajarkan dengan profesional
menjadi pengembang untuk kurikulum daerah (lokal), sedangkan sekolah menjadi penyusun lain, seperti dokter, notaris, atau akuntan.
dan pengembang KTSP. Guru dipandang sebagai sebuah profesi utama. Untuk itu, sebagaimana profesi lain, guru dan
3. Penyempurnaan yang kemudian melahirkan Kurikulum 2004/Kurikulum Berbasis dosen harus memiliki sertifikat profesional yang dikeluarkan resmi oleh lembaga berwenang.
Kompetensi atau KBK Sertifikat dapat diperoleh melalui proses yang disebut sertifikasi. Tujuan kebijakan
Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) sertifikasi pendidik ini untuk meningkatkan profesionalitas pendidik yang pada gilirannya
tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pendidikan sangat diharapkan akan meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan secara berkelanjutan. Sebagai
dapat menyiapkan pribadi yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah keseimbangan, tujuan sertifikasi ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan guru, sebab guru
ditentukan. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang yang telah mengantongi sertifikat resmi akan mendapatkan imbalan tunjangan profesi yang
direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak pantas, yaitu sebesar satu kali gaji pokok guru bersangkutan. Tunjangan profesi berlaku bagi
secara konsisten dan terus-menerus dapat memungkinkan seseorang menjadi kompeten, guru berstatus pegawai negeri sipil ataupun nonpegawai negeri sipil. 7

458 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 459