Page 469 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Adhidharma, M
Dhika, Fakhry, Avlia,
dan Choirudin ,
pelajar Indonesia
yang meraih prestasi
gemilang dalam
kompetisi penelitian
Pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia pada masa Bambang Sudibyo menjadi menteri sains dan teknologi
tingkat internasional
pendidikan mengikuti kebijakan yang diundangkan dalam Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003, bertemu dengan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005, serta Peraturan Menteri (Permen) No. 22, 23, dan 24 Menteri Pendidikan
Nasional Bambang
Tahun 2006. Kurikulum mengikuti pemerintah pusat dan pengembangannya dilakukan di setiap satuan Sudibyo di Jakarta,
Selasa 26 Juni 2007
pendidikan. Kurikulum diharapkan dapat mengakomodasi dua kepentingan, yaitu kepentingan nasional
(Sumber: Kompas/
dan kepentingan daerah, secara baik, sinkron, dan tanpa konflik. Kepentingan nasional diwakili oleh Ester Lince
1
ketetapan mengenai kompetensi lulusan (SKL) dan standar isi (SI), sedangkan kepentingan daerah Napitupulu)
diwakili oleh keterkaitan sekolah dengan lingkungan sekitar berupa muatan lokal berdasarkan Permen
Diknas No. 22 Tahun 2006 tentang SI dan Permen Diknas No. 23 Tahun 2006 tentang SKL (Hasan,
2008). Atas dasar kebijakan tersebut proses pengembangan kurikulum setelah tahun 2006 mengalami
penyesuaian sebagai berikut.

Semangat otonomi daerah dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) terlihat pada mata
pelajaran muatan lokal. Muatan lokal diadakan dan ditentukan jenisnya oleh daerah/sekolah sesuai
dengan kebutuhan dan kesiapan daerah/sekolah setempat. KBK diujicobakan di sejumlah sekolah
di kota-kota di Jawa dan kota besar di luar Jawa secara terbatas untuk mengetahui efektivitasnya. 6. Belajar sepanjang hayat.
Hasilnya tak memuaskan. Oleh karena itu KBK diganti dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan
(KTSP) berdasar Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, No. 23 Tahun 2006 tentang informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang
Stndar Kompetensi Lulusan, dan No. 23 tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan SKL. Dalam KTSP,
setiap sekolah diberi kesempatan menyusun sendiri kurikulumnya, tetapi penyusunannya tetap serta arah pengembangan manusia seutuhnya.
harus mengacu pada SI yang ditentukan secara nasional oleh Permendiknas. Beban belajar siswa 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
pada KTSP tidak sepadat kurikulum sebelumnya agar peserta didik mendapat kebebasan untuk Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan
mengembangkan diri dan guru juga dapat lebih mengembangkan profesi, seperti menulis buku atau daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
melakukan penelitian. 2 Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan
sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Sesuai dengan ketetapan Permen No. 22 tahun 2006, KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip Indonesia.
berikut: 3
Said Hamid Hasan mengemukakan beberapa hal mengenai KTSP sebagai berikut:
4
1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan
lingkungannya. 1. KTSP memberi kesempatan untuk membuka pendekatan baru dalam pengembangan
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral kurikulum di Indonesia. Kurikulum tidak lagi hanya peduli pada perkembangan ilmu dan
untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa teknologi, tetapi juga sudah peduli pada aspek kehidupan lain manusia. Oleh karena itu
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan apabila prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dengan baik dalam KTSP maka kelemahan yang
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. terdapat pada SKL, SK, dan KD dapat diperbaiki.
2. Beragam dan terpadu. 2. Dokumen KTSP harus jelas mencantumkan keterampilan yang diperlukan sehingga seorang
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, peserta didik mampu mengembangkan dirinya di sekolah dan sesudah selesai dari pendidikan
kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya sekolah menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan serta bertanggung jawab. Selain itu materi yang dapat mengembangkan rasa ingin tahu,
atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis mengenal dan mengembangkan budaya dan adat istiadat setempat, kemampuan mengikuti
dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. merupakan kompetensi yang secara tegas dan jelas tercantum dalam dokumen kurikulum
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. dan diorganisasikan menurut prinsip KBK.
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan stakeholders ‘pemangku kepentingan’ 3. Organisasi isi kurikulum yang mengikuti prinsip kompetensi akan memberikan kesempatan
untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kepada peserta didik untuk melatih berbagai keterampilan tersebut melalui berbagai materi
kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. pelajaran substantif. Waktu yang digunakan akan lama dan tidak mungkin hanya dalam satu
5. Menyeluruh dan berkesinambungan. pertemuan, mungkin satu semester, satu tahun, atau selama yang bersangkutan mengikuti
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, pelajaran di satuan pendidikan tersebut. Keberulangan dalam proses pemantapan kemampuan
dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua diperlukan karena kemampuan, nilai, dan sikap yang terdapat dalam kompetensi bersifat
jenjang pendidikan. “developmental”.

456 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 457