Page 49 - E-MODUL STUDI AGAMA KONTEMPORER
P. 49
posisi melaksanakan kehendak mayoritas itu. Wawasan demokrasi semacam ini,
35
bagi Douglas M.Brown, cendrung lebih menekankan mana formal demokrasi.
Adapun demokrasi liberal lebih menekankan pengakuan terhadap hak-hak
warga negara, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh
karena itu, bertujuan lebih menjaga tingkat representasi warga negara dan
melindunginya dari tindakan kelompok lain ataupun dari negara. Negara dalam hal
ini tidak berposisi sebagai operator kehendak mayoritas karena mungkin akan
bertabrakan dengan kepentingan minoritas. Negara lebih berfungsi sebagai wasit
untuk menjamin terpeliharanya tingkat representasi dan perlindungan bagi segenap
earga negara. Kelompok yang berwawasan demokrasi radikal adalah mereka yang
prosyariat. Dengan argumen utama bahwa karena mayoritas warga negara
beragama Islam, sudah sewajarnya pula jika hukum yag diterapkan berdasarkan
syariat. Karena menyadari bahwa penerapan syariat hanya bisa dilakukan melalui
mekanisme konstitusional, mereka percaya bahwa usaha tersebut dapat tercapai jika
mereka mampu mendominasi panggung politik. Titik tolak upaya kelompok ini
adalah negara karena dengan otoritas yang dimilikinya dipercaya mampu
menerapkan syariat secara efektif di kalangan umat Islam. Kata kunci demokrasi
bagi kelompok ini, yaitu kehendak mayoritas yang diwujudkan oleh negara.
Kelompok yang berwawasan demokrasi liberal kurang berminat
mendukung perjuangan penerapat hukum Islam. Hak itu karena, mereka melihat
perjuangan semacam itu akan melanggar prinsip kesetaraan semua warga negara di
depan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi. Oleh karena itu, negara tidak
boleh mengabulkan tuntutan penegakan syariat di sebuah negara yang multi-varian
seperti Indonesia. Jika tidak, pemberlakuan syariat akan berakibat uniformisasi dan
hal itu akan melanggar kebebasan beragama sebagai bagian dari hak-hak asasi
setiap manusia. Bagi kelompok ini, di sebuah negara dengan kewarganegaraan yang
plural, hak-ha harus didistribusikan secara setara dan universal atas basis
keanggotaan teritorial politik, bukan atas dasar keanggotaan dalam suatu komunitas
35 Asep Ahmad Hidayat, dkk. Studi Islam di Asia Tenggara. Cetakan ke.1 : Januari 2014
21