Page 49 - E-MODUL STUDI AGAMA KONTEMPORER
P. 49

posisi melaksanakan kehendak mayoritas itu. Wawasan demokrasi semacam ini,

                                                                                                   35
                        bagi Douglas M.Brown, cendrung lebih menekankan mana formal demokrasi.
                               Adapun demokrasi liberal lebih menekankan pengakuan terhadap hak-hak

                        warga negara, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh

                        karena  itu,  bertujuan  lebih  menjaga  tingkat  representasi  warga  negara  dan
                        melindunginya dari tindakan kelompok lain ataupun dari negara. Negara dalam hal

                        ini  tidak  berposisi  sebagai  operator  kehendak  mayoritas  karena  mungkin  akan

                        bertabrakan dengan kepentingan minoritas. Negara lebih berfungsi sebagai wasit
                        untuk menjamin terpeliharanya tingkat representasi dan perlindungan bagi segenap

                        earga negara. Kelompok yang berwawasan demokrasi radikal adalah mereka yang
                        prosyariat.  Dengan  argumen  utama  bahwa  karena  mayoritas  warga  negara

                        beragama Islam, sudah sewajarnya pula jika hukum yag diterapkan berdasarkan
                        syariat. Karena menyadari bahwa penerapan syariat hanya bisa dilakukan melalui

                        mekanisme konstitusional, mereka percaya bahwa usaha tersebut dapat tercapai jika

                        mereka mampu mendominasi panggung politik. Titik tolak upaya kelompok ini
                        adalah  negara  karena  dengan  otoritas  yang  dimilikinya  dipercaya  mampu

                        menerapkan syariat secara efektif di kalangan umat Islam. Kata kunci demokrasi
                        bagi kelompok ini, yaitu kehendak mayoritas yang diwujudkan oleh negara.


                               Kelompok  yang  berwawasan  demokrasi  liberal  kurang  berminat

                        mendukung perjuangan penerapat hukum Islam. Hak itu karena, mereka melihat
                        perjuangan semacam itu akan melanggar prinsip kesetaraan semua warga negara di

                        depan hukum  sebagai  salah satu  pilar demokrasi. Oleh karena itu, negara tidak
                        boleh mengabulkan tuntutan penegakan syariat di sebuah negara yang multi-varian

                        seperti Indonesia. Jika tidak, pemberlakuan syariat akan berakibat uniformisasi dan
                        hal itu akan melanggar  kebebasan beragama sebagai bagian dari hak-hak asasi

                        setiap manusia. Bagi kelompok ini, di sebuah negara dengan kewarganegaraan yang

                        plural,  hak-ha  harus  didistribusikan  secara  setara  dan  universal  atas  basis
                        keanggotaan teritorial politik, bukan atas dasar keanggotaan dalam suatu komunitas





                        35  Asep Ahmad Hidayat, dkk. Studi Islam di Asia Tenggara. Cetakan ke.1 : Januari 2014



                                                              21
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54