Page 33 - MODUL 3

(2) Antonio Van Diemen (1636–1645)
Ia berhasil memperluas kekuasaan VOC ke Malaka pada tahun
1641, Ia juga mengirimkan misi pelayaran yang dipimpin Abel
Tasman ke Australia,Tasmania,Selandia baru.
(3) Joan Maetsycker (1653–1678)
Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan VOC ke Semarang
Padang dan Menado.
(4) Cornelis Speeldman (1681–1684)
Ia menghadapi perlawanan di daerah dan tidak berhasil
mengalahkan Sultan Agung, Trunojoyo, dan Sultan Ageng
Tirtayasa.
e. Sistem Birokrasi VOC
Guna memerintah wilayah-wilayah di Nusantara VOC Gambar Antonio Van Diemen
mengangkat seorang gubernur jendral yang dibantu oleh empat

orang yang disebut Raad van Indie (dewan India). Di bawah gubernur jendral diangkat beberapa
gubernur yang memimpin suatu daerah. Di bawah gubernur terdapat beberapa residen yang dibantu
oleh asisten residen, pemerintahan di bawahnya lagi diserahkan pada pemerintahan tradisional,
seperti raja danbupati. VOC menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung (Indirect rule) dengan
memanfaatkan sistem Feodalisme.
f. Kemunduran VOC
Kemunduran dan kebangkrutan VOC terjadi sejak awal abad ke-18 disebabkan oleh hal-hal
sebagai berikut.
1) Banyak korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC.
2) Anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat makin luasnya wilayah kekuasaan VOC.
3) Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat terlalu besar.
4) Persaingan dengan kongsi dagang negara lain, misalnya dengan EIC milik Inggris.
5) Hutang VOC yang sangat besar.
6) Pemberian deviden kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran.
7) Berkembangnya paham liberalisme sehingga monopoli perdagangan yang diterapkan VOC
tidak sesuai lagi untuk diteruskan.
8) Pendudukan Prancis terhadap negara Belanda pada tahun 1795.
Pada tahun 1795 dibentuk panitia pembubaran VOC dan hak-hak istimewa VOC dihapus. Pada
tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta gulden.
Selanjutnya semua hutang dan kekayaan VOC diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan Belanda.

Mengeksplorasi

Carilah informasi dari berbagai sumber mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan!
Buatlah laporan sederhana pada selembar kertas folio!

2. Pengaruh Kebijakan Kerja Paksa
Kerja paksa adalah melakukan pekerjaan di bawah
ancaman sanksi atau hukuman di mana pekerja tidak
memiliki kebebasan untuk menyepakati pelaksanaan
pekerjaan atau dengan kata lain pekerjaan yang tidak
dilakukan dengan suka rela. Contoh sanksi hukuman dapat
mencakup ancaman kekerasan, atau pembayaran upah
ditunda. Penyitaan atau penahan dokumen pribadi pekerja
seperti akta kelahiran, ijazah sekolah, atau kartu tanda
penduduk juga dapat dikategorikan ancaman kerjapaksa
karena pekerja mungkin tidak bebas untuk meninggalkan
pekerjaan mereka atau untuk mencari pekerjaan di tempat Gambar ilustrasi kerja paksa

Modul Ilmu Pengetahuan Sosial VIII SMP/MTs Semester Genap (Kurikulum 2013)