Page 35 - MODUL 3

Guna menjalankan pemerintahan di Indonesia diangkatlah
gubenur Jendral Daendels. Daendels menjalankan pemerintahan
di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1808. Daendels kemudian
mengadakan banyak tindakan. Salah satu tindakan Daendels
yang terkenal adalah dalam bidang sosial ekonomi. Beberapa
tindakan itu, antara lain sebagai berikut.
a) Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara
pemungutan pajak.
b) Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di
pasaran dunia.
c) Rakyat masih diharuskan melaksanakan penyerahan wajib
hasil pertaniannya.
d) Supaya menambah pemasukan dana dilakukan penjualan Gambar tokoh Deandels.
tanah-tanah kepada pihak swasta.

Daendels memerintah dengan keras dan kejam, sehingga menimbulkan reaksi dari rakyat. Salah
satunya, perlawanan dari rakyat Sumedang di bawah pimpinan Pangeran Kornel atau Pangeran
Surianegara Kusumadinata (1791–1828), seorang bupati Sumedang. Perlawanan karena rakyat
dipaksa bekerja dengan perlengkapan sederhana untuk membuat jalan melalui bukit yang penuh
batu cadas. Daerah tersebut sekarang dikenal dengan nama Cadas Pangeran.
Pada saat Daendels memerintah, ia bertindak keras terhadap raja-raja di Jawa. Tetapi kurang
strategis sehingga mereka menyimpan dendam kepadanya. Di mata Daendels, semua raja pribumi
harus mengakui raja Belanda sebagai junjungannya dan minta perlindungan kepadanya. Bertolak
dari konsep ini, Daendels mengubah jabatan pejabat Belanda di kraton Solo dan kraton Yogyakarta
dari residen menjadi minister.
c. Dampak kerja paksa
Berikut dampak kerja paksa.
1) Dampak positif
a) Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru.
b) Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor.
2) Dampak negatif
a) Kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan.
b) Beban pajak yang berat.
c) Pertanian khususnya padi, banyak mengalami kegagalan panen.
d) Kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat, seperti di Cirebon tahun 1843, sebagai
akibat dari pemungutan pajak tambahan dalam bentuk beras, serta di Dema.
3. Pengaruh Sistem Sewa Tanah
Sewa tanah diperkenalkan di Jawa semasa pemerintahan peralihan
Inggris (1811–1816) oleh Gubernur Jenderal Stamford Raffles, yang
banyak menghinpun gagasan sewa tanah dari sistem pendapatan dari
tanah India–Inggris. Sewa tanah didasarkan pada pemikiran pokok
mengenai hak penguasa sebagai pemilik semua tanah yang ada.
Thomas Stamford Raffles menyebut sistem sewa tanah dengan istilah
landrente. Peter Boomgard (2004:57) menyatakan bahwa kita perlu
membedakan antara land rente sebagai suatu pajak bumi atau lebih
tepat pajak hasil tanah, yang diperkenalkan tahun 1813 dan masih terus Gambar tokoh Stamford Raffles yang
dipungut pada akhir periode kolonial, dan landrente sebagai suatu sistem memprakasai sistem sewa tanah
(Belanda: landrente stelsel), yang berlaku antara tahun 1813 sampai

1830. Tanah disewakan kepada kepala-kepala desa di seluruh Jawa yang pada gilirannya bertanggung
jawab membagi tanah dan memungut sewa tanah tersebut. Sistem sewa tanah ini pada mulanya dapat
dibayar dengan uang atau barang, tetapi selanjutnya pembayarannya menggunakan uang. Gubernur
Jenderal Stamford Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi di Jawa yang bebas dari segala
Modul Ilmu Pengetahuan Sosial VIII SMP/MTs Semester Genap (Kurikulum 2013) 31