Page 38 - MODUL 3
P. 38

Perubahan-perubahan  yang  terjadi  dengan  dilaksanakannya  sistem  sewa  tanah,  dapat
                 dikatakan revolusioner karena mengandung perubahan asasi, yaitu unsur paksaan yang sebelumnya
                 dialami oleh rakyat, digantikan dengan unsur sukarela antara pemerintah dan rakyat.
             c.   Tiga aspek pelaksanaan sistem sewa tanah
                 Adapun aspek dalam pelaksanaan sistem sewa tanah sebagai berikut.
                 1)  Penyelenggaraan sistem pemerintahan atas dasar modern
                     Pergantian dari sistem pemerintahan-pemerintahan yang tidak langsung, dulu dilaksanakan
                     oleh para raja-raja dan kepala desa digantikan dengan pemerintahan modern yang tentu saja
                     lebih mendekati kepada liberal karena Raffles sendiri adalah seorang liberal. Penggantian
                     pemerintahan tersebut berarti bahwa kekuasaan tradisional raja-raja dan kepala tradisional
                     sangat dikurangi dan sumber-sumber penghasilan tradisional mereka dikurangi atau ditiadakan.
                     Kemudian fungsi para pemimpin tradisional tersebut digantikan oleh para pegawai-pegawai
                     Eropa.
                 2)  Pelaksanaan pemungutan sewa
                     Pelaksanaan pemungutan sewa selama pada masa VOC adalah pajak kolektif, dalam artian
                     pajak tersebut dipungut bukan dasar perhitungan perorangan tapi seluruh desa. Guna mengatur
                     pemungutan  ini tiap-tipa kepala desa diberikan kebebaskan oleh  VOC untuk menentukan
                     berapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh tiap-tiap kepala keluarga. Pada masa sewa
                     tanah hal ini digantikan menjadi pajak adalah kewajiban tiap-tiap orang bukan seluruh desa.
                 3)  Penanaman tanaman dagangan untuk diekspor
                     Pada masa sewa tanah ini terjadi penurunan dari sisi ekspor, misalnya tanaman kopi yang
                     merupakan komoditas ekspor pada awal abad ke-19 pada masa sistem sewa tanah mengalami
                     kegagalan, hal ini karena kurangnya pengalaman para petani dalam menjual tanaman-tanaman
                     mereka di pasar bebas, karena para petani dibebaskan menjual sendiri tanaman yang mereka
                     tanam.
                     Dua hal yang ingin dicapai oleh Raffles melalui sistem sewa tanah ini adalah sebagai berikut.
                     a)   Memberikan kebebasan berusaha kepada para petani Jawa melalui pajak tanah.
                     b)   Mengefektifkan sistem administrasi Eropa yang berarti penduduk pribumi akan mengenal
                         ide-ide Eropa mengenai kejujuran, ekonomi, dan keadilan.
                     Kedudukan dan pola kerja rakyat pada masa sistem sewa tanah ini pada dasarnya tidak jauh
                 berbeda pada masa sistem tanam paksa. Pada sistem sewa tanah rakyat tetap saja harus membayar
                 pajak kepada pemerintah. Pada masa ini sistem feodalisme dikurangi, sehingga para kepala adat
                 yang dahulunya memdapatkan hak-hak atau pendapatan yang bisa dikatakan irasional, kemudian
                 dikurangi.
                     Tetapi  hal  yang  menghiasi  sistem  sewa  tanah  adalah  pengaruh  liberal  yang  dibawa  oleh
                 Raffles  dan  juga  sikap  anti  Belandanya,  sehingga  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan
                 Belanda  sebisa  mungkin  untuk  dihindari.  Setiap  orang  dibebaskan  menanam  apa  saja  untuk
                 tanaman ekspor, dan bebas menjualnya kepada siapa saja di pasar yang telah disediakan oleh
                 pemerintah. Tetapi karena kecenderungan rakyat yang telah terbiasa dengan tanam paksa di mana
                 mereka hanya menanam saja, untuk menjual tanaman yang mereka tanam tentu saja mengalami
                 kesulitan, sehingga mereka kemudian menyerahkan urusan menjual hasil pertanian kepada para
                 kepala-kepala desa untuk menjualnya di pasar bebas. Tentu saja hal ini berakibat pada banyaknya
                 korupsi dan penyelewengan yang dilakukan oleh para kepala desa-kepala desa tersebut.
             c.   Tanaman dan sistem perdagangan
                     Pada sistem sewa tanah  petani diberi kebebasan untuk menanam apa pun  yang mereka
                 kehendaki.  Namun,  gantinya  rakyat  mulai  dibebani  dengan  sistem  pajak.  Kebebasan  untuk
                 menanam-tanaman tersebut tidak dapat dilaksanakan di semua daerah di Pulau Jawa. Daerah-
                 daerah milik swasta atau tanah partikelir dan daerah Parahyangan masih menggunakan sistem
                 tanam  wajib.  Di  Parahyangan,  Inggris  tidak  mau  untuk  mengganti  penanaman  kopi  karena
                 merupakan sumber keuntungan bagi kas negara.
                     Walaupun demikian pada sistem sewa tanah tanaman kopi mengalami penurunan hasil. Selain
                 kopi, tanaman gula tebu juga mengalami kemunduran yang sama. Sehingga pada sistem sewa


             34                  Modul Ilmu Pengetahuan Sosial VIII SMP/MTs Semester Genap (Kurikulum 2013)
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43