Page 34 - MODUL 3

lain. Pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia telah diatur tentang kebebasan individu untuk
memilih pekerjaannya sehingga dengan adanya pengesahan Undang-Undang tersebut tidak ada yang
boleh melanggarnya. Indonesia telah mengesahkan dua konvensi ILO mengenai larangan kerja paksa
yaitu konvensi kerja paksa No. 29 Tahun 1930 (K29), dan konvensi penghapusan kerja paksa No. 15
tahun 1957 (K150). Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan
kehendak mereka dengan ancaman hukuman dapat menjadi tanda dari kerja paksa. Meskipun paksaan
untuk bekerja dilakukan waktu saat kerja biasa atau kerja lembur.
a. Latar belakang munculnya kerja paksa
Setelah lebih kurang 200 tahun berkuasa, akhirnya VOC (Kompeni) mengalami kemunduran
dan kebangkrutan. Hal ini disebabkan banyak biaya perang yang dikeluarkan untuk mengatasi
perlawanan penduduk, terjadinya korupsi di antara pegawai-pegawainya, dan timbulnya persaingan
dengan kongsi-kongsi dagang yang lain. Faktor-faktor itulah, akhirnya pada tanggal 31 Desember
1799, secara resmi VOC dibubarkan. Kekuasaan VOC kemudian diambil alih oleh pemerintah
Hindia–Belanda. Hal ini secara tidak langsung memengaruhi koloni Belanda di Indonesia. Perubahan
politik yang terjadi di Belanda, merupakan pengaruh revolusi yang dikendalikan oleh Prancis.
Pada revolusi tersebut, kekuasaan raja Willem V runtuh, dan berdirilah Republik Bataaf. Tidak
lama kemudian Republik Bataaf juga dibubarkan dan Belanda dijadikan kerajaan di bawah pengaruh
Prancis, sebagai rajanya adalah Louis Napoleon. Pada tanggal 1 Januari 1808 Louis Napoleon
kemudian mengirim Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal dengan tugas utama
mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Juga diberi tugas mengatur pemerintahan di
Indonesia.
Pada tanggal 15 Januari 1808 Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Weise.
Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggis telah
menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatra, Ambon, dan Banda. Sebagai gubernur jenderal,
langkah-langkah yang ditempuh Daendels, antara lain sebagai berikut.
1) Meningkatkan jumlah tentara dengan jalan mengambil dari berbagai suku bangsa di
Indonesia.
2) Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
3) Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon.
4) Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan, sepanjang ± 1.100 km.
5) Membangun benteng-benteng pertahanan.
Adapun dalam rangka mewujudkan langkah-langkah tersebut Daendels menerapkan sistem
kerja paksa (rodi). Selain menerapkan kerja paksa Daendels melakukan berbagai usaha untuk
mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Langkah tersebut antara lain sebagai berikut.
a) Mengadakan penyerahan hasil bumi (contingenten).
b) Memaksa rakyat-rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga
murah (verplichte leverantie).
c) Melaksanakan (preanger stelsel), yaitu kewajiban yang dibebankan kepada rakyat Priangan
untuk menanam kopi.
d) Menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta asing seperti kepada Han Ti Ko seorang
pengusaha Cina.
b. Pemerintahan Daendels (1808–1811)
Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan Belanda. Napoleon mengubah
bentuk negara Belanda dari kerajaan menjadi republik. Napoleon ingin memberantas penyelewengan
dan korupsi serta mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Ia mengangkat Herman Willem
Daendels menjadi gubernur jenderal di Batavia. Guna menahan serangan Inggris, Daendels
melakukan tiga hal, yaitu sebagai berikut.
1) Menambah jumlah prajurit.
2) Membangun pabrik senjata, kapal-kapal baru, dan pos-pos pertahanan.
3) Membangun jalan raya yang menghubungkan pos satu dengan pos lainnya.

30 Modul Ilmu Pengetahuan Sosial VIII SMP/MTs Semester Genap (Kurikulum 2013)