Page 39 - MODUL 3
P. 39

tanah  pemerintah  hanya  mampu  mengekspor  kopi  dan
                 beras dalam jumlah yang terbatas. Penurunan hasil-hasil
                 tanaman  ini  dikarenakan  petani  Indonesia  tidak  begitu
                 mengenal  tanaman  ekspor.  Sedangkan  dalam  sistem
                 perdagangan  pun  sistem  sewa  tanah  berbeda  dengan
                 sistem  tanam  paksa.  Unsur-unsur  paksaan  digantikan
                 dengan  unsur  kebebasan  sukarela  dan  hubungan
                 perjanjian atau kontrak. Pada sistem sewa tanah, rakyat
                 selain diberikan kebebasan untuk menanam, mereka juga
                 diberi  kebebasan  untuk  melakukan  perdagangan  atau
                 menjual tanaman mereka sendiri di pasaran bebas. Sistem   Gambar ilustrasi tananaman pada masa kolonial.
                 perdagangan  ini  tidak  efektif  karena  penjualan  sering
                 diserahkan rakyat kepada kepala desa mereka.

                     Penyerahan  penjualan  kepada  kepala  desa  dikarenakan  kurang  pengalamannya  petani
                 dalam  menjual  tanaman-tanaman  mereka  di  pasaran  bebas.  Hal  ini  mengakibatkan  kepala-
                 kepala desa sering melakukan penipuan terhadap petani maupun pembeli, sehingga membuat
                 pemerintah terpaksa ikut campur tangan dengan mengadakan penanaman paksa bagi tanaman
                 perdagangan.
             d.   Kegagalan sistem sewa tanah
                     Pelaksanaan  sistem  sewa  tanah  yang  dilaksanakanan  oleh  Gubernur  Jenderal  Stamford
                 Raffles, menemui beberapa kegagalan. Pada saat melaksanakan sistem sewa tanah tersebut,
                 Jenderal Stamford Raffles menemui banyak hambatan-hambatan yang berakibat gagalnya sistem
                 sewa tanah. Hambatan-hambatan yang dihadapinya antara lain sebagai berikut.
                 1)  Keuangan negara dan pegawai-pegawai yang cakap jumlahnya terbatas.
                 2)  Masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat India yang sudah mengenal perdagangan
                     ekspor. Masyarakat Jawa pada abad IX masih bertani untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan
                     belum banyak mengenal perdagangan.
                 3)  Sistem ekonomi desa pada waktu itu belum memungkinkan diterapkannya ekonomi uang.
                 4)  Adanya pejabat yang bertindak sewenang-wenang dan korup.
                 5)  Pajak terlalu tinggi sehingga banyak tanah yang tidak digarap.
             e.   Kebijakan Gubernur Jenderal Raffles di Indonesa
                     Sebagai Letnan Gubernur Jenderal di Nusantara Raffles banyak memberikan kontribusinya
                 yaitu dengan membuat beberapa kebijakan yang berorientasi untuk memperbaharui kebijakan-
                 kebijakan  pada  pemerintahan  yang  lama.  Raffles  cenderung  memperbaiki  sistem-sistem  yang
                 digunakan pada masa pemerintahan Belanda.
                     Hal-hal yang diberdayakan oleh Raffles ketika menjabat sebagai Letnan Gubernur Jenderal
                 mencakup pada beberapa bidang yaitu sebagai berikut.
                 1)  Bidang ekonomi
                     a)  Sistem sewa tanah.
                     b)  Hak monopoli garam.
                     c)  Usaha penanaman kopi.
                 2)  Bidang pemerintahan dan hukum
                     a)  Pembagian teritori tanah Jawa.
                     b)  Penghapusan Kesultanan Banten.
                     c)  Peradilan tanpa orientasi pada warna kulit.
                 3)  Bidang sosial-budaya dan ilmu pengetahuan
                     a)  Penghapusan perbudakan.
                     b)  Penghapusan kerja paksa.
                     c)  Merintis pembuatan Kebun Raya Bogor.
                     d)  Pembuatan buku History Of Java.



                          Modul Ilmu Pengetahuan Sosial VIII SMP/MTs Semester Genap (Kurikulum 2013)      35
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44