Page 69 - Grafis Islam 05-Islam, Dialog Toleransi, Kebangsaan

PPP WALK OUT DALAM
SIDANG UMUM MPR 1978

P4 KEPUTUSAN
MPR
MERENDAHKAN
STATUS ISLAM Walk out dalam konteks
SEBAGAI AGAMA Orde Baru adalah bentuk
protes radikal dan dianggap
-K.H. BISRI
SYANSURI- penghinaan terhadap ideologi
negara. Akibatnya, Ketua Umum
Partai berbasis Islam ini Menolak aliran kepercayaan PPP Mintaredja digantikan
menolak indoktrinasi berdampingan dengan agama oleh Djaelani Naro lewat
Pancasila lewat P4. agama resmi. manipulasi politik.

sebagai agama tersendiri. Kedua adalah memberikannya. Naro, pimpinan PPP
usulan program pemerintah melakukan yang baru, mengalah dan memerintahkan
indoktrinasi ideologi negara, Pancasila anggotanya untuk menyetujui undang-
secara massal, menjadi keharusan asas undang itu. Namun semua anggota NU di
tunggal Pancasila. PPP secara terang-terangan enggan masuk
ke ruang sidang ketika undang-undang itu
Bagi Orde Baru, yang sangat menekankan disahkan. Kiai Bisri, sebagai figur ulama
konsensus, tindakan "walk out" ini adalah yang membuat NU tak kenal kompromi,
bentuk protes yang sangat radikal. pada saat itu telah sakit-sakitan, kemudian
Pemerintah memandang kejadian ini pada April 1980 meninggal dunia, PPP tidak
sebagai penghinaan terhadap penguasa lagi mempunyai figur kepemimpinan moral
dan ideologinya. Kejadian ini memperkuat yang kuat.
tekad Orde Baru untuk melakukan
depolitisasi terhadap Islam Indonesia. Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas)
Reaksi pertama adalah penggantian Ketua NU pada tahun berikutnya di Kaliurang,
Umum PPP Mintaredja dengan Djaelani Yogyakarta, memilih seorang Rais Aam
Naro. ad interim, Kiai Ali Ma’shum dari Krapyak,
Yogyakarta. Munas kali ini menarik
Literasi Nasional protesnya dengan aksi "walk out" atas perhatian banyak orang karena tidak
Pada 1980, sekali lagi NU melancarkan
melakukan "kebulatan tekad" menjelang
rancangan undang-undang baru yang
Pemilu yang mengharapkan agar Suharto
mengatur proses pemilu. Partai-partai
bersedia menjabat kembali sebagai
(PPP dan PDI) menginginkan agar undang-
undang ini memuat jaminan-jaminan Presiden untuk masa bakti berikutnya.
Sikap NU yang secara eksplisit menolak
56 netralitas pemerintah dalam proses ikut dalam koor ini dipandang sebagai
pemilu, tetapi pemerintah menolak
tanda dari sikap melawan.