Page 65 - Grafis Islam 05-Islam, Dialog Toleransi, Kebangsaan

kiri
Pengesahan daftar calon tetap oleh Amir Machmud (Mendagri ). Sumber foto; Kompas (Pat Hendrato).
kanan
Ilustrasi Suharto & Tien Suharto mengikuti pemilu.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan Perubahan-perubahan ini membuat parpol,
bahwa fusi memang mampu mengurangi semakin terpuruk karena UU yang baru juga
konflik dan pertentangan politik meski mengatur secara sangat ketat kehidupan
sebenarnya yang terjadi hanya merupakan parpol dan memberikan kewenangan
pengalihan dari konflik politik nasional di yang sangat besar pada presiden. Parpol
masa lalu menjadi konflik dalam tubuh diwajibkan melaksanakan, mengamalkan
internal parpol. Jika pola konflik PPP dan dan mengamankan Pancasila (Pasal 7 (a))
PDI selama periode Orde Baru diperhatikan, serta dikenakan berbagai larangan (Pasal
pada prinsipnya memiliki persamaan 12). Sementara Presiden diberi hak untuk
dengan konflik politik nasional di masa lalu "membekukan" pengurus parpol/Golkar.
dalam skala yang berbeda. Melalui UU ini landasan legal bagi tindakan-
tindakan tersebut tersedia dengan sangat
Langkah ketiga dari penataan kepartaian kuat. Hasil akhirnya adalah parpol
adalah kebijakan pengisolasian atau kehilangan semua fungsi sebagai sebagai
pemutusan hubungan antara partai dan parpol. PPP dan PDI, dalam praktiknya tidak
Literasi Nasional Literasi Nasional melalui konsep "massa mengambang" atau ranting dari pemerintah yang jauh dari
para pendukungnya. Hal ini dilakukan
lebih dari semacam anak cabang atau
Floating Mass dimana kepengurusan parpol
fungsinya sebagai agregator dan artikulator
dilarang untuk berada di bawah tingkat
kepentingan masyarakat.
kabupaten. Terhadap pegawai negeri
yang intinya melarang PNS terlibat dalam
lebih besar dibanding partai-partai lain
52 52 diperkenalkannya konsep monoloyalitas NU sebelumnya adalah partai yang jauh
parpol, tapi sepenuhnya harus memberikan yang bergabung dalam PPP. Meski fusi
dukungan pada Golkar. partai ini tidak dimaksudkan untuk