Page 63 - Grafis Islam 05-Islam, Dialog Toleransi, Kebangsaan
P. 63
MASA PEMBANGUNAN
Sidang Umum MPR 1978.
Sumber foto: ANRI.
Pergantian Rezim Orde Lama ke Orde Baru Landasan legal bagi penataan kepartaian
sebagai dampak peristiwa September juga disiapkan, yakni melalui Tap
1965 membawa pengaruh yang besar MPRS XII/MPRS/66 tentang Kepartaian.
terhadap perkembangan politik. Pada Dalam Tap tersebut diputuskan bahwa
masa awal Orde Baru berkuasa kehidupan pemerintah bersama DPRGR akan
kepartaian dan parlemen mengalami membentuk UU kepartaian, keormasan
situasi yang sulit. Belajar dari pengalaman dan kekaryaan yang menuju pada
konflik berkepanjangan di masa lalu, penyederhanaan. Inti utama penataan
diikuti oleh kebutuhan untuk memperoleh kepartaian adalah de-ideologisasi berupa
dukungan politik masyarakat, Orde pelarangan penggunaan ideologi oleh
baru mengeluarkan sejumlah langkah- parpol, kecuali dalam bentuk penerapan
langkah yang mengatur kehidupan partai "asas tunggal Pancasila" (dalam UU 3/1982
Pengaturan kepartaian ini bertujuan disebutkan "partai politik dan Golongan
untuk menciptakan stabilitas politik guna Karya berazaskan Pancasila sebagai satu
satunya azas") yang ditafsirkan menurut
mendukung pertumbuhan ekonomi. Orde
Literasi Nasional Baru memulai penataan kepartaian dengan kepentingan kekuasaan Orde Baru.
Kebijakan itu diindoktrinasikan kepada
merehabilitasi Partai Murba dan mendirikan
masyarakat melalui program penataran
Parmusi sebagai wadah peleburan ormas
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Islam sebagai jawaban atas penolakan
tuntutan untuk mengembalikan Masyumi.
Pada saat yang bersamaan pemerintahan Pancasila.
50 Orde Baru sendiri membentuk Golkar Dampak kebijakan itu menjadi sangat
sebagai mesin politik. Penggunaan nama serius bagi partai-partai. Bagi PNI
Golkar untuk menghindari kata "parpol" mislanya, karena membenturkan
guna menunjukkan bahwa kekuatan ini Marhaenisme dan Pancasila sebagai
tidak terlibat dan tidak terkait dengan dua hal yang bertentangan sehingga
instabilitas politik di masa lalu. melahirkan banyak persoalan politik