Page 63 - Grafis Islam 05-Islam, Dialog Toleransi, Kebangsaan
P. 63

MASA PEMBANGUNAN






























                        Sidang Umum MPR 1978.
                        Sumber foto: ANRI.

                          Pergantian Rezim Orde Lama ke Orde Baru   Landasan legal bagi penataan kepartaian
                          sebagai dampak peristiwa September    juga disiapkan, yakni melalui Tap
                          1965 membawa pengaruh yang besar      MPRS XII/MPRS/66 tentang Kepartaian.
                          terhadap perkembangan politik. Pada   Dalam Tap tersebut diputuskan bahwa
                          masa awal Orde Baru berkuasa kehidupan   pemerintah bersama DPRGR akan
                          kepartaian dan parlemen mengalami     membentuk UU kepartaian, keormasan
                          situasi yang sulit. Belajar dari pengalaman   dan kekaryaan yang menuju pada
                          konflik berkepanjangan di masa lalu,   penyederhanaan. Inti utama penataan
                          diikuti oleh kebutuhan untuk memperoleh    kepartaian adalah de-ideologisasi berupa
                          dukungan politik masyarakat, Orde     pelarangan penggunaan ideologi oleh
                          baru mengeluarkan sejumlah langkah-   parpol, kecuali dalam bentuk penerapan
                          langkah yang mengatur kehidupan partai   "asas tunggal Pancasila" (dalam UU 3/1982
                          Pengaturan kepartaian ini bertujuan    disebutkan "partai politik dan Golongan
                          untuk menciptakan stabilitas politik guna   Karya berazaskan Pancasila sebagai satu
                                                                satunya azas") yang ditafsirkan menurut
                          mendukung pertumbuhan ekonomi. Orde
            Literasi Nasional  Baru memulai penataan kepartaian dengan   kepentingan kekuasaan Orde Baru.
                                                                Kebijakan itu  diindoktrinasikan kepada
                          merehabilitasi Partai Murba dan mendirikan
                                                                masyarakat melalui program penataran
                          Parmusi sebagai wadah peleburan ormas
                                                                Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
                          Islam sebagai jawaban atas penolakan
                          tuntutan untuk mengembalikan Masyumi.
                          Pada saat yang bersamaan pemerintahan   Pancasila.
          50              Orde Baru sendiri membentuk Golkar    Dampak kebijakan itu menjadi sangat
                          sebagai mesin politik. Penggunaan nama   serius bagi partai-partai.  Bagi PNI
                          Golkar untuk menghindari kata "parpol"   mislanya, karena membenturkan
                          guna menunjukkan bahwa kekuatan ini   Marhaenisme dan Pancasila sebagai
                          tidak terlibat dan tidak terkait dengan   dua hal yang bertentangan sehingga
                          instabilitas politik di masa lalu.    melahirkan banyak persoalan politik
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68