Page 60 - Grafis Islam 05-Islam, Dialog Toleransi, Kebangsaan

Yes!!!
NO !!!! Kembali ke
UUD 1945

Kubu Islam Kubu Nasionalis
(201 suara) (265 suara)

Karena tidak mencapai kata sepakat maka kalah tipis. Hal itu menunjukkan ada
muncullah usulan dari Presiden Sukarno dan pertentangan yang keras baik dari kubu
pimpinan TNI Jenderal Abdul Haris Nasution Islam maupun dari kubu Pancasila dalam
untuk kembali kepada UUD 1945. Terhadap menyikapi usulan untuk memasukkan
usulan pemerintah itu, faksi pro Sukarno, kembali tujuh kata dalam Piagam
PNI dan PKI serta merta menyetujuinya. Jakarta. Usulan pemerintah untuk
Sementara itu, fraksi Islam menginginkan kembali ke UUD 1945, tanpa revisi, juga
Konstutante tetap bekerja menyelesaikan dilaksanakan melalui pemungutan suara
pekerjaannya semula. Mereka tidak di Majelis Konsituante. Konstituante
menerima UUD 45 tanpa melalui sebuah bahkan sampai melakukan tiga kali
revisi. Faksi Islam menyatakan bahwa pemungutan suara. Karena kemenangan
mereka menerima kembali UUD 1945, dengan fraksi Pancasila tidak memenuhi korum
catatan Piagam Jakarta dicantumkan dalam (kurang dari 2/3 suara )–sebagaimana
UUD 45 dan mempunyai kekuatan hukum diamanatkan dalam UUD 45—maka
sebagai bagian darinya. Menanggapi usulan hasil pemungutan suara itu tidak
faksi Islam itu, PM Djuanda pada 22 April dimenangkan oleh salah satu pihak. BUKU 5 Islam, Dialog Toleransi, Kebangsaan
1959 dalam keterangannya untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan wakil-wakil Islam Kemudian pimpinan TNI dan wakil-
di Majelis Konstituante menyatakan bahwa wakil Konstituante mengusulkan
Piagam Jakarta tanpa tujuh kata tersebut kepada Presiden Sukarno agar
sudah menjiwai UUD 1945 dan oleh karena segera mengeluarkan dekrit. Menteri
itu sudah cukup sebagai dasar bagi Penerangan Roeslan Abdulgani diutus
pelaksanaan hukum agama. menghadap Sukarno yang sedang
berkunjung ke Tokyo, untuk memberi
Keterangan pemerintah tersebut belum
memuaskan fraksi Islam, maka diambillah laporan tentang perkembangan politik 47
pemungutan suara di Konstituante. Hasilnya dalam negeri. Presiden pun segera pulang
201 pro dan 265 kontra dari 470 anggota ke Tanah Air pada 29 Juni 1959. Rumusan
Konstituante yang hadir. Fraksi Islam dekrit itu akhirnya ditandatangani pada
4 Juli 1959 dan diumumkan di Istana
Merdeka pada 5 Juli 1959.