Page 68 - Grafis Islam 05-Islam, Dialog Toleransi, Kebangsaan

perkawinan dibawa ke sidang DPR pada
1973. Beberapa pasal dalam Undang-
Undang ini dianggap bertentangan
dengan hukum keluarga dalam fikih,
dan Kiai Bisri menolaknya dengan
lantang. Semua kelompok PPP di DPR
menyatakan penolakan atas undang-
undang tersebut. Kedua, pada pemilu
1977, Kiai Bisri mengeluarkan fatwa
yang menyatakan setiap Muslim wajib
hukumnya memilih PPP sekalipun
harus kehilangan jabatan dan mata
pencaharian. Beberapa kiai memihak
ke Golkar, tapi NU terbukti mampu
mempertahankan disiplin internal
yang kuat. Dalam pemilu 1977, PPP
berhasil mendapat tambahan 5 kursi
lebih banyak dari pemilu 1971. PPP juga
memperoleh kemenangan yang penting
secara psikologis dengan mengalahkan
Golkar di ibu kota dan meraup suara
mayoritas mutlak di Aceh.
Benturan paling serius terjadi pada
Sidang Umum MPR 1978, Kiai Bisri
Syansuri dan para anggota NU yang
diikuti kelompok lain di PPP secara
demostratif meninggalkan tempat
sidang (walk out) saat dilangsungkan
voting atas pasal dalam Garis-
Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
mengandung dua hal yang sulit
diterima kebanyakan umat Muslim
Indonesia. Pertama adalah kedudukan
aliran kepercayaan yang berdampingan BUKU 5 Islam, Dialog Toleransi, Kebangsaan
dengan agama-agama resmi, secara
implisit memberikan pengakuan
formal kepada aliran kepercayaan

55
Suasana kampanye
Pemilu 1982.
Sumber foto:
A. Haryandoko D.