Page 156 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 156

Pengayaan Materi Sejarah


                   juga.  Dubois  yang  dianggap  terlalu  menguntungkan  RI,  kemudia
                   Belanda berusaha agar Amerika Serikat ditarik dari keanggotaan KTN
                   pada  29  Juni  1948.  Meski  Belanda  puas,  namun  akibatnya
                   perundingan antara Belanda dan RI tetap tidak dapat dilanjutkan.

                        Di  tengah  suasana  kemacetan  perundingan,  Letnan  Gubernur
                   Jenderal  H.J.  Van  Mook  mengambil  inisiatif  untuk  memaksakan
                   perubahan ketatanegaraan  di Hindia Belanda. Tanpa ijin Den Haag,
                   ia  memutuskan  untuk  menyebut  lembaga  pemerintahan  yang
                   dipimpinnya  yakni  Pemerintah  Federal  Sementara  seperti  yang
                   dirumuskan  dalam  dalam  Perjanjian  Renville,  pasal  1.  Dalam  upaya
                   menyebarluaskan  gagasan  tersebut,  pada  Mei  1948  Van  Mook
                   mengundang  para  pemimpin  dan  wakil  dari  negara-negara  bagian
                   dan daerah-daerah otonom untuk bertemu menghadiri pertemuan di
                   Bandung.  Dalam  rapat  itulah,  Van  Mook  mengajukan  konsep  yang
                   telah  disusun  terlebih  dahulu  ,yakni  mengenai  pembentukan
                   Pemerintah  Federal  Sementara  (Voorlopige  Federal  Regering/  VFR).
                   Para peserta rapat tidak diberi kesempatan mengajukan perubahan-
                   perubahan dalam konsep itu.

                         Pemerintah    Federal   Sementara     merupakan    lembaga
                   pemerintahan  Hindia  Belanda  yang  sudah  ada  yang  hanya  berganti
                   nama  dengan  Van  Mook  tetap  sebagai  Letnan  Gubernur  Jenderal.
                   Dengan  demikian  tidak  ada  perbedaan  hakiki  antara  pemerintah
                   Hindia  Belanda  dengan  Pemerintah  Federal  Sementara.  Namun
                   demikian, van Mook tidak memperkirakan bahwa di kalangan kepala
                   negara  bagian  dan  daerah  otonom  akan  timbul  perlawanan.
                   Pembentukan federal sementara ternyata tidak memuaskan banyak
                   orang  Indonesia  yang  berkepentingan  dalam  pemerintahan  daerah.
                   Diantaranya,  Perdana  Menteri  NIT  Ide  Anak  Agung  Gde  Agung
                   berpendapat  bahwa  Pemerintah  Federal  Sementara  itu  betapapun
                   tidak  akan  diterima  oleh  RI.  Menurut  keyakinannya  suatu
                   pemerintahan  federal  yang  utuh  harus  merupakan  perpaduan  dari
                   semua kekuatan di Indonesia, termasuk RI. Selain itu, berkeberatan
                   dengan sebuah Pemerintah Federal Sementara yang didominasi oleh
                   orang-orang  Belanda  yang  nota  bena  adalah  para  pejabat  yang
                   diangkat oleh Van Mook.
                           Selain  itu,  Ide  Anak  Agung  Gde  Agung  juga  berpendapat
                   bahwa batas waktu pembentukan NIS seperti yang ditetapkan dalam
                   Persetujuan Linggajati, yaitu tanggal 1 Januari 1949, sudah semakin
                   mendekat. Melihat kenyataan bahwa Perundingan Belanda-RI telah



                144
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161