Page 160 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 160

Pengayaan Materi Sejarah


                kedaulatan diserahkan oleh Belanda kepada Negara Indonesia Serikat
                menurut jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian Renville”. 38

                        Pada upacara pembukaan ternyata belum semua delegasi tiba di
                Bandung.  Oleh  karena  itu,  rapat  memutuskan  untuk  menunda
                konperensi  hingga  15  Juli.  Sementara  itu,  sebelum  konperensi  itu
                dibuka  lagi,  Sultan  Hamid  II  dari  Kalimantan  Barat  mengumpulkan
                sejumlah  peserta  yang  telah  hadir  untuk  berbicara  tersendiri.  Ia
                menuduh  Anak  Agung  adalah  “antek”  RI  yang  sudah  pasti  akan
                memperjuangkan  kepentingan  RI.  Sepanjang  konperensi  terselenggara
                dari 15 Juli hingga 18 Juli terdapat dua blok yang tidak selalu sepaham,
                yaitu:
             a.  Blok  pertama  terdiri  dari  NIT,  Pasudan.  Madura,  kalimantan  Timur,
                kalimantan Tenggara, Banjar dan jawa Tengah. Pimpinan blok ini adalah
                Ide  anak  Agung  Gde  Agung  (NIT)  dan  R.T.  Adil  Puradiredja  (Negara
                Pasundan).
             b.  Blok  kedua  terdiri  dari  Negara  Sumatra  Timur,  Sumatra  Selatan,  Riau,
                Bangka,  Belitung,  Kalimantan  Barat,  Dayak  Besar,  padang,  dan  Jawa
                Timur. Pimpinan blok ini adalah Sultan Hamid II (Kalimantan Barat) dan
                dr Mansur (Sumatra Timur).

                       Selain  itu,  sebelum  konperensi  dibuka  kembali,  kedua  belah
                pihak  telah  mengeluarkan  memorandum  masing-masing  yang
                diharapkan  bisa  ditampung  dalam  diskusi  konperensi  tersebut.
                Memorandum  dari  kelompok  pertama  dengan  dipelopori  Ide  Anak
                agung  Gde  Agung  dan  R.T.  Adil  Puradiredja  menginginkan  suatu
                Pemerintah  Federal  Sementara  yang  dipimpin  oleh  suatu  direktorium
                yang  terdiri  dari  tiga  atas  3  orang  Indonesia  yang  dipilih  oleh  para
                pemimpin  negara  bagian.  Selain  itu  juga  dinginkan  sebuah  parlemen
                yang  untuk  pertama  kali  terdiri  dari  atas  para  peserta  konperensi
                Bandung  tersebut.  Memorandum  kelompok  kedua  dipimpin  Sultan
                Hamid  II  menginginkan  suatu  sistem  pemerintahan  seperti  Amerika
                Serikat.
                        Secara resmi konperensi Bandung itu dinamakan  Staatkundige
                Eenheden Conferentie  (Konperensi  Satuan-Satuan  Kenegaraan),  tetapi
                nama yang kemudian lebih dikenal adalah Bijeenkomst Voor Federale
                Overleg    (BFO)   atau   Pertemuan    Musyawah     Federal.   Dalam
                perkembangannya,  BFO  menjadi  katalisator  yang  penting  dalam
                diplomasi antara RI dan Belanda. Oleh karena pentingnya peranan BFO,



                148
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165