Page 165 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

yang akan disusun haruslah kabinet nasional dan penyerahan
kedaulatan dilakukan oleh Belanda kepada pemerintah nasional.

Dalam kertas kerja tersebut, Anak Agung mengusulkan agar BFO
menjadi pengundang dan sebaiknya konferensi diadakan di Jakarta.
Namun, bila RI menginginkan, maka konferensi bisa dilakukan secara
bergantian di Yogya dan di Jakarta. Selain itu ia juga menekankan agar
BFO tidak perlu membentuk sebuah delegasi untuk menghadiri
konferensi Inter Indonesia, sebab hal ini akan menimbulkan
permasalahan mandat yang biasanya dibicarakan secara bertele-tele. Ia
berpendapat bahwa sebaiknya seluruh anggota BFO (sekitar 60 orang)
hadir semua dalam konferensi inter Indonesia itu.
Dalam kertas kerja juga telah disusun rencana acara konferensi,
yaitu:
1. Tata negara RIS yang berdaulat, yang berlaku dengan terbentuknya
Konstituante, dimana konstitusi yang tetap akan dibicarakan.
2. Pertukaran pikiran mengenai orang-orang yang bakal memimpin
pemerintah Indonesia yang pertama.
3. Beberapa pokok acara yang penting untuk dibicarakan pula
sebelum KMB dimulai:
i Asas-asas pokok peraturan dasar Uni Indonesia Belanda.

ii Piagam penyerahan kedaulatan.
iii Soal-soal pertahanan
Mengenai soal pembentukan Uni Indonesia-Belanda
dikemukakan dalam kertas kerja, bahwa bagaimana, umpamanya,
kedudukan Raja Belanda dalam Uni, apa tugas dan wewenang Uni,
apakah Uni merupakan suatu badan hukum internasional. Mengenai
soal pertahanan harus dikaitkan dengan penarikan tentara Belanda yang
merupakan prasyarat mutlak bagi keamanan dalam negeri. Tetapi yang
harus dipikirkan adalah waktu dan caranya. Masalah ini, menurut Anak
Agung Gde Agung sebaiknya dibahas pula dalam Konperensi Inter
Indonesia agar di KMB nanti akan muncul pandangan yang sama
diantara delegasi BFO dan delegasi RI.

Untuk penyusunan konstitusi sementara itu bahan-bahan yang
cukup banyak telah tersedia dalam kertas kerja pertama mengenai

153