Page 164 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

Sukarno dan Hatta sepakat dan berjanji akan membicarakan gagasan itu
kalau mereka telah kembali ke Yogyakarta.

Ide Anak Agung Gde Agung menyadari, bahwa untuk pertemuan
antara BFO dan RI diperlukan persiapan-persiapan, terutama materi
yang akan dibahas. Sejak akhir Maret 1949 ia memerintahkan para
penasihatnya di Makasar untuk menyusun suatu rencana tentang
struktur pemerintah federal dan proses penyerahan kedaulatan. Bahan-
bahan itu kemudian disajikan oleh Anak Agung dalam dua kertas kerja
dalam rapat-rapat. Urgensi menyiapkan materi pertemuan semakin
mendesak ketika delegasi Mohamad Roem dan delegasi Van Royen
mulai berunding di Jakarta, sehingga “kembali ke Yogya” semakin
dekat. Presiden Sukarno yang waktu itu berada di Bangka, menyurat
kepada Sultan Hamid II untuk mengingatkan BFO bahwa segera setelah
para pemimpin RI kembali ke Yogya, “langkah-langkah bersama dengan
BFO akan diambil”. Presiden bahkan berjanji bahwa “untuk itu kami
akan mengundang BFO kalau kami telah di Yogya”.
Dalam upaya mengantisipasi pertemuan di Yogya tersebut,
maka dalam rapat BFO pada 16 April 1949 Anak Agung mengajukan
“working paper” terkait pertemuan Inter Indonesia yang diterima secara
bulat dalam rapat itu, yakni sebagai berikut: 41

1. Menghubungkan pemerintah-pemerintah, dalam hal ini daerah-
daerah yang terorganisasi secara ketatanegaraan diatur di luar
Republik, yang bekerja sama dalam ikatan BFO, dengan
pemerintah Republik, agar tercapai kerja sama antar Indonesia
pada umumnya di dalam hal perkembangan politik selanjutnya,
dan khususnya pada pembicaraan-pembicaraan KMB.
2. Membicarakan garis besar ketatanegaraan sementara RIS agar
setelah KMB, pemerintah Indonesia yang pertama akan disusun,
yakni pemerintah yang akan menerima kedaulatan Indonesia.
3. Bermusyawarah tentang kemungkinan susunan Pemerintah
Indonesia yang akan datang.
Dalam “working paper” menyebutkan agar masalah-masalah
tersebut di atas, terutama yang pertama dan kedua, sebaiknya tidak
dibicarakan dalam KMB. Namun point-point itu telah disepakati
sebelumnya antara BFO dan RI dalam Konferensi Inter Indonesia. Oleh
karena BFO dan RI praktis mewakili seluruh Indonesia, maka kabinet

152