Page 408 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

“Kesepakatan pemerintah dengan IMF akan membawa Indonesia pada
liberalisme. Kesepakatan IMF itu tidak sesuai dengan semangat UUD
1945 khususnya pasal 33.” Namun tidak disebutkan butir mana yang
bertentangan dengan pasal UUD 1945. Pernyataan Presiden tersebut
menyiratkan bahwa Indonesia tidak akan melaksanakan kesepahaman
dengan IMF yang berisi 50 butir. Situasi tarik menarik antara pemerintah
7
dan IMF itu menyebabkan krisis ekonomi semakin memburuk.
Krisis ekonomi semakin diperburuk dengan munculnya krisis
politik yang berawal dari Pemilu ke-6 yang diselenggarakan pada 29
Mei 1997, yang mendudukan Golkar sebagai pemenang pemilu,
mengungguli PPP dan PDI. Kemenangan Golkar sudah sesuai perkiraan
masyarakat, perhatian masyarakat tercurah pada Sidang Umum MPR
1998 yang dimulai pada 11 Maret 1998. Sidang Umum ini secara
aklamasi memilih kembali Soeharto sebagai presiden RI untuk ke tujuh
kalinya dengan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Tiga hari setelah
pemilihan, pada 14 Maret 1998, Soeharto berhasil membentuk kabinet
barunya dengan menyertakan Siti Hardiyanti Rukmana, anak perempuan
Soehato sebagai Menteri Sosial, dan Bob Hasan, sebagai Menteri
Perdagangan dan Perindustrian. Langkah Presiden Soeharto semakin
8
memanaskan situasi politik di tengah tuntutan pemberantasan KKN.
Situasi sosial politik semakin buruk ketika ada peningkatan
angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penurunan angka
kesempatan kerja. Kondisi ini mendorong munculnya tuntutan suksesi
kepemimpinan di tingkat nasional. Tuntutan ini semakin kuat ketika
mahasiswa kampus-kampus besar di berbagai kota mulai menyuarakan
aspirasi mereka. Aksi ini sebenarnya di awali aksi mahasiswa UGM pada
Desember 1997 yang menginginkan Suharto tidak terpilih kembali
sebagai presiden, namun kurang mendapat perhatian media. Aksi
berikutnya dilakukan di Kampus UI Depok dan Salemba yang menuntut
Orde Baru secara sadar dan damai mundur karena dianggap gagal
9
menjalankan amanat rakyat. Aksi mereka terus berlanjut menyuarakan
isu-isu penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, KKN dan
suksesi kepemimpinan Nasional.
Namun isu-isu yang disuarakan mahasiswa yang juga menjadi
tuntutan rakyat kurang mendapat respon dari pemerintah. Pemerintah
lebih mengambil kebijakan menaikan Bahan Bakar minyak (BBM) dan
Tarif Dasar Listrik (TDL) tanpa melalui persetujuan dari DPR. Kebijakan

396