Page 412 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 412

Pengayaan Materi Sejarah


                        Pada  21  Mei  1998,  pukul  09.00  WIB  Presiden  Soeharto
                menyatakan muncur dari jabatan presiden yang telah dipegang selama
                32  tahun  atau  turun  ke  prabon.  Soeharto  mengucapkan  terima  kasih
                dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Soeharto kemudian
                digantikan  B.J.  Habibie.  Indonesia  memasuki  sebuah  era  baru  yang
                kemudian dikenal sebagai Masa Reformasi.


                6.3.  Perkembangan Politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan di
                      Era Reformasi
                6.3.1. Masa Pemerintahan Presiden BJ.  Habibie

                a. Dari Teknorat Menuju Birokrat
                       Reformasi  merupakan  suatu  proses  berlangsungnya  pergeseran
                dan  perubahan  dari  suatu  sistem  yang  kurang  demokratis  menuju  ke
                arah  sistem  yang  lebih  demokratis.  Dalam  pelaksanaanya,  reformasi
                mencakup  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  persamaan  dalam  politik,
                sosial  dan  ekonomi.  Hal  ini  menjadi  beban  di  pundak    presiden-
                presiden Indonesia pasca Presiden Soeharto.
                        Setelah  Presiden  Soeharto  lengser  dari  jabatannya,  Indonesia
                memasuki babak baru. Masyarakat berharap pada perbaikan kehidupan
                demokrasi  dan  kesejahteraan  melalui  gerakan  Reformasi.  Habibie
                sebagai  wakil  presiden,  berdasarkan  UUD  1945  Pasal  8  menerima
                estafet kepemimpinan nasional menggantikan Soeharto sebagai sebagai
                Presiden  Republik  Indonesia  ke-3  dan  diambil  sumpahnya  oleh  Ketua
                Mahkamah  Agung  di  Istana  Negara.  Pelantikan  Habibie  sebagai
                presiden  pada  awalnya  memunculkan  perbedaan  pendapat  mengenai
                keabsahan  dan  kelayakan  BJ    Habibie.  Mengacu    pada    Dasar    UUD
                1945, Pasal 8 dan TAP MPR No.VII/MPR/1973, maka Habibie sah secara
                konstitusional. Namun bila memperhatikan UUD 1945 pasal 9

                        “Sebelum  memangku  jabatannya,  Presiden  dan  Wakil  Presiden
                        bersumpah  menurut  agama,  atau  berjanji  dengan  sungguh-
                        sungguh  di  hadapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atau
                        Dewan Perwakilan Rakyat.
                Hal  ini  menyebabkan  pengangkatan  Habibie  tidak  lepas  dengan
                kontroversi. Namun menurut Nurcholish Madjid, bahwa itu merupakan
                alasan yang paling akal, karena bahwa gedung DPR/ MPR RI sudah




                400
   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417