Page 415 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

b. Menata Pemerintahan Baru Menuju Reformasi Birokrasi

Langkah awal yang dilakukan Habibie dalam mengurai permasalahan
Indonesia saat itu adalah membentuk Kabinet Reformasi Pembanguan.
Hal ini sejalan dengan pidato pertama Habibie pada 21 Mei 1998,
pada pukul.19.30 WIB di Istana Merdeka yang disiarkan langsung
melalui RRI dan TVRI, yang bertekad untuk melaksanakan reformasi.
Tekad tersebut merupakan visi kepemimpinan B.J. Habibie untuk
menjawab tuntutan Reformasi secara cepat dan tepat. Beberapa point
penting dari pidatonya tersebut adalah kabinetnya akan menyiapkan
proses reformasi di ketiga bidang yaitu :
1. Di bidang politik antara lain dengan memperbarui berbagai
perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas
kehidupan berpolitik yang bernuansa pada PEMILU sebagaimana
yang diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
2. Di bidang hukum antara lain meninjau kembali Undang-Undang
Subversi.
3. Di bidang ekonomi dengan mempercepat penyelesaian undang-
undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan
persaingan tidak sehat.

Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri dari 36 Menteri, yaitu 4 Menteri
Negara dengan tugas sebagai Menteri Koordinator, 20 Menteri Negara
yang memimpin Departemen, dan 12 Menteri Negara yang menangani
tugas khusus. Kabinet tersebut mencerminkan semua unsur kekuatan
bangsa yang terdiri dari berbagai elemen kekuatan politik yang ada pada
masyarakat, seperti dari ABRI, partai politik (Golkar, PPP, dan PDI), unsur
daerah, golongan intelektual dari perguruan tinggi, dan lembaga
swadaya masyarakat. Kebijakan Habibie mengikutsertakan kekuatan
sosial politik non Golkar, unsur daerah, akademisi, profesional dan LSM
(Lembaga Swadaya Masyarakat), diharapkan muncul sinergi dari semua
unsur kekuatan bangsa yang dilibatkan. Langkah Habibie ini semacam
rainbow coalition merupakan langkah demokratisasi awal untuk
menjawab tuntutan reformasi. 20

Di samping itu pemerintah akan tetap melaksanakan semua
komitmen yang telah disepakati dengan pihak luar negeri, khususnya
dengan melaksanakan program reformasi ekonomi sesuai dengan
kesepakatan dengan IMF. Pemerintah akan tetap menjunjung tinggi

403