Page 417 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengalamannya selama 24 tahun di pusat kekuasaan
membuatnya berkesimpulan bahwa permasalahan utama mereformasi
birokrasi adalah memisahkan birokrasi dengan pengaruh kepentingan
politik praktis. Kalau tidak dipisahkan akan melahirkan kekuasaan
ekslusif yang akan membawa pada sikap otoritarian.
Pada 10-13 November 1998, MPR mengadakan Sidang Istimewa
untuk menentapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi
di segala bidang. Beberapa hasil yang dijanjikan pemerintah dalam
menghadapi tuntutan keras dari mahasiswa dan gerakan reformasi telah
terwujud dalam ketetapan-ketetapan yang dihasilkan MPR. antara lain:
mengamandemen UUD 1945 tanpa melalui referendum; Masa jabatan
presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai dua kali masa tugas,
masing masing lima tahun (Tap MPR No.XIII/ MPR/1998); Agenda
reformasi politik meliputi pemilihan umum, ketentuan untuk memeriksa
kekuasaan pemerintah, pengawasan yang baik dan berbagai perubahan
terhadap Dwifungsi ABRI; tentang Hak Azasi Manusia, Habibie
mendorong kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers,
kebebasan berserikat, dan pembebasan tahanan politik dan narapidana
politik.
Tuntutan terhadap reformasi politik dari banyak kalangan adalah
amandemen UUD 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 karena
menjadi salah satu sumber permasalahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara selama ini. Kekuasaan presiden menurut UUD
1945 sangat besar, tidak memiliki check and balances system, terlalu
fleksibel, sehingga banyak penyalahgunaan dalam pelaksanaannya,
pengaturan hak azasi manusia yang minim dan kurangnya pengaturan
mengenai pemilu dan mekanisme demokrasi. 24
Oleh karena amandemen UUD 1945 yang dilakukan untuk
mencegah munculnya penguasa yang otoriter dengan masa kekuasaan
yang tidak terbatas, maka diberlakukan pembatasan masa jabatan
Presiden. Seorang warga negara Indonesia dibatasi menjadi Presiden
sebanyak dua kali masa jabatan saja. Hal ini berlaku pada pemilihan
umum 1999.

Langkah lain yang dilakukan Habibie adalah mereformasi Golkar
menjadi partai politik melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa. Ia juga
membubarkan Keluarga Besar Golkar yang merupakan koalisi Golkar,
ABRI dan Utusan Daerah. 25

405