Page 421 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

kebijakan pencabutan SIT oleh Habibie. Karena menurut Habibie
kebebasan pers yang profesional merupakan pilar penting bagi
perkembangan demokrasi di Indonesia.
d. Membuka Jalan Kemerdekaan Timor Timur

Pada 24 Juni 1998, Habibie menerima kunjungan Uskup Dili
Carlos Filipe Ximenes Belo di Bina Grha untuk membicarakan masalah
Timor Timur. Berdasarkan pembicaraan dengan Uskup Belo, Habibie
berpendapat bahwa permasalahan Timor Timur harus segera
diselesaikan sebelum presiden RI ke-4 terpilih jangan menjadi beban
Reformasi. Persoalan Timor Timur merupakan permasalahan nasional
yang panjang cerita sejarahnya. Timot Timur yang berintegrasi ke
Indonesia pad 17 Juli 1976, dianggap PBB sebagai aneksasi Indonesia
terhadap Timor Timu. Oleh karena itu dunia internasional meminta
penyelesaian masalah Timor Timur dilakukan melalui referendum.
Berbagai upaya perundingan telah dilakukan oleh pihak terkait, yaitu
PBB, Portugal dan Indonesiua. Dalam perundingan Tripartit, PBB dan
Portugal turut mendesak Indonesia untuk mengadakan referendum di
Timor Timur. 26
Posisi Indonesia di forum internasional selalu dipojokkan.
Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa untuk memulihkan citra
Indonesia, tidak memiliki pilihan lain kecuali berupaya menyelesaikan
masalah Timor-Timur dengan cara-cara yang dapat diterima oleh
masyarakat internasional. Dalam perundingan Tripartit Indonesia
menawarkan gagasan segar, yaitu otonomi yang luas bagi Timor-Timur.
Gagasan itu disetujui oleh Portugal namun dengan prinsip yang berbeda,
yaitu otonomi luas ini sebagai solusi antara (masa transisi antara 5-10
tahun) bukan solusi akhir seperti yang ditawarkan Indonesia. Pihak-
pihak yang tidak menyetujui integrasi tetap menginginkan dilakukan
referendum, untuk memastikan rakyat „Timor-Timur memilih otonomi
atau kemerdekaan.

Menghadapi situasi tersebut, pemerintah kemudian
menawarkan dua opsi kepada rakyat Timor Timur, yaitu otonomi yang
luas dan berpisah dari NKRI. 27

Dalam Perjanjian Tripartit yang disahkan pada 5 Mei 1999 di
New York, Indonesia, Portugal dan PBB sepakat untuk menjalankan jajak
pendapat. Jajak pendapat rakyat Timor Timur akan menentukan nasib
mereka sendiri. Sebagai tindak lanjut kemudian dibentuk United Nasions

409