Page 426 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

November 1999. Nama departemen ini berubah menjadi Departemen
Kelautan dan Perikanan (DKP) berdasarkan Keputusan Presiden No. 165
tahun 2000 tanggal 23 November 2000. Pembentukan departemen ini
memiliki nilai strategis mengingat hingga masa pemerintahan Presiden
Habibie, sektor kelautan Indonesia yang menyimpan kekayaan sumber
daya alam besar justru belum mendapat perhatian serius dari
pemerintah sebelumnya. Selain explorasi dan eksploitasi sumber daya
kelautan, berbagai kegiatan ekonomi yang terkait langsung dengan laut
meliputi pariwisata, pengangkutan laut, pabrik dan perawatan kapal
dan pengembangan budi daya laut melalui pemanfaatan bioteknologi.

c. Resolusi dan Solusi
Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, konflik politik di Aceh
dan Papua masih belum terselesaikan. Solusi yang dilakukan oleh
pemerintahan sebelumnya lebih cenderung menggunakan pendekatan
militer. Aspirasi masyarakat di kedua wilayah konflik itu tidak didengar,
sehingga konflik tidak pernah diselesaikan dengan tuntas. Oleh karena
itu Abdurrahman Wahid mengambil pendekatan kebudayaan untuk
menyelesaikan persoalan keamanan di kedua daerah tersebut. Hal ini
memungkinkan terjadinya dialog secara terbuka. Cara ini menimbulkan
kelegaan di kalangan masyarakat Aceh dan Papua. Abdurrahman Wahid
dikenal sebagai presiden yang kaya akan pendekatan kebudayaan dan
semangat Humanis. Di era ini pula nama Irian Jaya di ubah menjadi
Papua. 34

Ada satu hal yang menarik dari pernyataan Abdurrahman Wahid terkait
dengan penyelesaian konflik Aceh adalah ketika ia di wawancara oleh
Radio Netherland. Ia menyatakan bahwa “ sebagai seorang Demokrat
saya tidak bisa menghalangi keinginan rakyat Aceh untuk menentukan
nasib sendiri. Akan tetapi sebagai seorang Republik, saya diwajibkan
untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan
amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000.
Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat,
provinsi, kabupaten dan kota. Amandemen ini sekaligus mengubah
pelaksanaan proses pemilihan umum berikutnya yakni pemilik hak suara
dapat memilih langsung wakil-wakil mereka di tiap tingkat Dewan
Perwakilan tersebut.

414