Page 431 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

tersebut tidak memenuhi landasan konstitusional. Ia tiak bisa menerima
memorandum tersebut. Sikap Presiden tersebut kemudian direspon DPR
dengan mengeluarkan memorandum yang ke dua dalam rapat
paripurna pada 30 April 2001. Rapat tersebut memberikan laporan
pandangan akhir fraksi-fraksi di DPR atas tanggapan presiden terhadap
memorandum pertama.
Laporan pandangan fraksi-fraksi membuat hubungan Presiden dan
DPR semakin memanas. Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan
pernyataan bahwa jika DPR melanjutkan niat mereka untuk menggelar
Sidang Istimewa MPR, maka presiden akan mengumumkan keadaan
darurat, mempercepat penyelenggaraan pemilu yang bermakna pula
akan terjadi pergantian anggota DPR, dan memerintahkan TNI dan Polri
untuk mengambil tindakan hukum terhadap sejumlah orang tertentu
yang dianggap menjadi tokoh yang aktif menyudutkan pemerintah.
Pernyataan tersebut meningkatkan ketegangan para pendukung
presiden dan pendukung sikap DPR di tingkat akar rumput. Ribuan
pendukung Presiden Abdurrahman Wahid melakukan aksi menentang
diadakannya Sidang Istimewa MPR yang dapat menurunkan
Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Aksi ini berujung pada
pengrusakan dan pembakaran berbagai fasilitas umum dan gedung
termasuk kantor milik sejumlah partai politik dan organisasi massa yang
dianggap mendukung DPR untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR. 42
Kejaksaan Agung, dua hari menjelang pelaksanaan Sidang
Paripurna DPR, mengumumkan hasil penyelidikan kasus skandal
keuangan Yayasan Yanatera Bulog dan sumbangan Sultan Brunai yang
diduga melibatkan Presiden Abdurrahman Wahid bahwa hal tersebut
tidak terbukti melibatkan Abdurrahman Wahid. Jaksa Agung, Marzuki
Darusman, menyampaikan hasil akhir dari pemeriksaan tersebut kepada
pimpinan DPR pada 28 Mei 2001.
Ketegangan yang terjadi antara pendukung presiden dan
pendukung Sidang Istimewa MPR tidak menyurutkan niat DPR untuk
menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR. Presiden sendiri menganggap
bahwa landasan hukum memorandum kedua belum jelas. DPR
kemudian menyelenggarakan rapat paripurna untuk meminta MPR
mengadakan Sidang Istimewa MPR. permohon DPR tersebut kemudian
direspon oleh MPR dengan menyelenggarakan Sidang Istimewa yang
dipimpin oleh ketua MPR Amien Rais pada 21 Juli 2001. Di sisi lain

419