Page 434 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

pemilihan presiden langsung, melakukan reformasi hukum,
menstabilkan prekonomian dan menghentikan hutang luar negeri.
Menata Konstitusi dan Memberantas Korupsi

Tantangan berat Presiden Megawati yang dihadapai Megawati pada
masa awa; pemerintahannya adalah upaya untuk memberantas KKN.
Hal ini disebabkan banyaknya kasus-kasus KKN masa Orde Baru yang
belum tuntas dan ditambah kasus KKN pada masa pemerintahan
Presiden Abdurrahman Wahid. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN,
pemerintahan Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana
Korupsi setelah keluarnya UU RI No. 28 tahun 1999 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Namun
pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada masa Abdurrahman
Wahid telah dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara
(KPKPN). Keberadaan dua komisi tersebut tersebut terkesan tumpang
tindih dari tugas yang diembannya. Pada masa pemerintahan Megawati
sendiri, kedua komisi tersebut tidak berjalan secara maksimal sehingga
diakhir pemerintahan Presiden Megawati, berbagai kasus KKN ada yang
belum diselesaikan.
Pada era ini, MPR juga melakukan kembali amandemen terhadap UUD
1945 pada tanggal 10 November 2001. Amandemen tersebut meliputi
penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di
tangan rakyat. Salah satu perubahan yang penting adalah terkait
dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih secara
langsung oleh rakyat dan akan diterapkan pada pemilu tahun 2004.
Perubahan ini menyebabkan partisipasi rakyat dalam pemilihan umum
bukan hanya memilih calon anggota legislatif, namun juga presiden
dan kepala daerah secara terpisah. Hal lain yang dilakukan terkait
dengan reformasi di bidang hukum dan pemerintahan adalah
pembatasan wewenang MPR, kesejajaran kedudukan antara presiden
dan DPR yang secara langsung menguatkan posisi DPR, kedudukan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), penetapan APBN yang diajukan oleh
presiden dan penegasan wewenang BPK. 48
Bagian yang penting dalam amandemen yang dilakukan MPR adalah
terkait dengan upaya pemberantasan KKN. Upaya yang dilakukan
adalah penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen
untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih guna
menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah

422