Page 432 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa ia tidak akan
mundur dari jabatan presiden dan sebaliknya menganggap bahwa
sidang istimewa tersebut melanggar tata tertib MPR sehingga tidak sah
dan illegal. 43

Menyadari posisinya yang terancam, Presiden selanjutnya
mengeluarkan Maklumat Presiden tertanggal 22 Juli 2001 yang
kemudian disebut juga sebagai Dekrit Presiden, yang berisi (1)
pembekuan MPR dan DPR RI;(2) mengembalikan kedaulatan ke tangan
rakyat; dan (3) mempersiapkan pemilu dalam waktu satu tahun dan
menyelamatkan gerakan reformasi dari hambatan unsur-unsur Orde
Baru sekaligus membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan
Mahkamah Agung. Namun isi dekrit tersebut tidak dapat berjalan
dengan semestinya karena TNI dan Polri yang diperintahkan untuk
mengamankan langkah-langkah penyelamatan tidak menjalankan
tugasnya. Hal ini karena menurut Panglima TNI Widodo AS, sejak
Januari 2001, baik TNI maupun Polri konsisten untuk tidak melibatkan
diri dalam politik praktis. 44

Kebijakan yang diambil oleh TNI dan Polri turut memuluskan
jalan pelaksanaan Sidang Istimewa MPR dengan agenda pemandangan
umum fraksi-fraksi atas pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman
Wahid yang dilanjutkan dengan pemungutan suara untuk menerima
atau menolak Rancangan Ketetapan MPR No.II/MPR/2001 tentang
pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid dan Rancangan
Ketetapan MPR No.III/MPR/2001 tentang penetapan Wakil Presiden
Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Seluruh
anggota MPR yang hadir menerima dua ketetapan tersebut. Presiden
dianggap telah melanggar haluan negara karena tidak hadir dan
menolak untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang
Istimewa MPR termasuk penerbitan Maklumat Presiden RI. MPR
kemudian memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan
mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai presiden
kelima Republik Indonesia pada 23 Juli 2001.

420