Page 430 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

yang kontroversial, Presiden Abdurrahman Wahid memiliki hubungan
kurang harmonis dengan DPR dan beberapa menteri dalam kabinetnya.
Ketidakharmonisan tersebut berawal dari seringnya presiden
memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa memberikan
penjelasan yang dapat diterima oleh DPR. Seperti pemberhentian
Laksamana Sukardi sebagai Menteri Negara Penanaman Modal,
Nurmachmudi Ismail Selaku Menteri Kehutanan dan Jusuf Kalla sebagai
Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang menyebabkan DPR
mengajukan hak interpelasinya. 39
Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Abdurrahman Wahid
dan jajaran pemerintahannya semakin menipis seiring dengan adanya
dugaan bahwa presiden terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Bulog sebesar 35
miliar rupiah dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta
dollar AS. Kondisi ini mendorong DPR membentuk Panitia Khusus
(Pansus) untuk melakukan penyelidikan keterlibatan Presiden
Abdurrahman Wahid dalam kasus tersebut. Pansus menduga ada peran
Abdurrahman Wahid dalam pencairan dan penggunaan dana
Yanatera. 40
Kasus tersebut mendorong DPR mengadakan rapat paripurna
untuk memberikan tanggapan dan pemandangan umum fraksi-fraksi
atas hasil kerja Pansus. Satu hal yang menjadi sorotan masyarakat
adalah bahwa kasus ini sangat kontradiktif dengan upaya
pemberantasan KKN yang seharusnya gencar dilakukan pemerintah dan
tentunya berlawanan dengan upaya dan cita-cita reformasi terutama
upaya untuk menghapuskan praktek KKN yang merajalela pada masa
pemerintahan Orde Baru. Rakyat menaruh harapan besar di pundak
Presiden Abdurrahman Wahid untuk membenahi tatanan pemerintahan
dan memperbaiki berbagai penyelewengan yang dilakukan pada masa
pemerintahan Orde Baru. 41
Pada 1 Februari 2001, DPR menyetujui dan menerima hasil kerja
Pansus. Keputusan tersebut diikuti dengan dengan memorandum yang
dikeluarkan DPR berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/1978 Pasal 7 untuk
mengingatkan bahwa presiden telah melanggar haluan negara yaitu
UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan Tap MPR No.
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN.
Namun Presiden Abdurrahman Wahid menggangap memorandum

418