Page 429 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

kelompok minoritas merupakan salah satu titik awal munculnya berbagai
aksi penolakan terhadap kebijakan dan gagasan-gagasannya. Dalam
kasus komunisme, Presiden Abdurrahman Wahid melontarkan gagasan
kontroversial yaitu gagasan untuk mencabut Tap.MPRS No.XXV tahun
1966 tentang larangan terhadap Partai Komunis Indonesia dan
penyebaran Marxisme dan Leninisme. Gagasan tersebut mendapat
tantangan dari kalangan Islam termasuk Majelis Ulama Indonesia dan
tokoh-tokoh organisasi massa dan partai politik Islam. Berbagai reaksi
tersebut membuat Presiden Abdurrahman Wahid mengurungkan
niatnya untuk membawa rencana dan gagasannya ke Sidang Tahunan
MPR tahun 2000.
Selain masalah komunisme, benturan Presiden Abdurrahman
Wahid dengan organisasi massa dan partai politik Islam yang notabene
justru menjadi pendukungnya saat ia terpilih menjadi presiden adalah
gagasannya untuk membuka hubungan dagang dengan Israel.
Gagasannya tersebut mendapat tantangan keras mengingat Israel
adalah negara yang menjajah dan telah banyak melakukan tindakan
pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) terhadap warga Palestina yang
mayoritas beragama Islam. Membuka hubungan dagang dengan Israel
sama saja dengan melanggar apa yang tertuang dalam Pembukaan UUD
1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang
menyerukan agar penjajahan di atas dunia dihapuskan.
Masalah lain yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan
Presiden Abdurrahman Wahid adalah upaya untuk menyelesaikan
berbagai kasus KKN yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru.
Berbagai kasus KKN tersebut kembali dibuka pada tanggal 6 Desember
1999 dan terfokus pada apa yang telah dilakukan oleh mantan Presiden
Soeharto dan keluarganya. Namun dengan alasan kesehatan, proses
hukum terhadap Soeharto belum dapat dilanjutkan. Kendati proses
hukum belum dapat dilanjutkan, Kejaksaan Agung menetapkan mantan
Presiden Soeharto menjadi tahanan kota dan dilarang bepergian ke luar
negeri. Pada tanggal 3 Agustus 2000 Soeharto ditetapkan sebagai
terdakwa terkait beberapa yayasan yang dipimpinnya.
Langkah Kontroversi
Akumulasi berbagai gagasan dan keputusannya yang kontroversial
mendapat tantangan keras dari organisasi massa dan partai politik Islam
yang semula mendukungnya, kecuali NU dan PKB. Selain gagasannya

417