Page 433 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

6.3.3. Masa Presiden Megawati Soekarno Putri

Membangun Pemerintahan Baru
Perjalanan politik megawati terbilang cepat, karena ia baru masuk
arena politik pada 1987 ketika ia memutuskan masuk Partai Demorasi
Indonesia. Pada tahun itu pula ia menjadi anggota DPR dari daerah
pemilihan Jawa Tengah. Pada 1993, ia menjadi ketua umum PDI. Ia
belajar politik bukan dari sekolah, namun dari pengalaman bersama
ayahnya, Presiden RI pertama, Ir. Soekarno. Ia menjadi teman diskusi
Soekarno setelah menerima tamu-tamu politiknya. Megawati sendiri
menuturkan bahwa “dari situlah saya mulai banyak tahu (politik).
Bahkan jika ada peristiwa nasional atau internasional yang menarik
perhatian Bapak, kepada kami sering diberi penjelasan. Itulah masa
paling berharga.” 45
Masuknya Megawati dalam dunia politik sudah diperhitungkannya
dengan matang. Ia sudah mempertimbangkan resiko yang akan
ditanggungnya ketika memilih masuk kedunia politik praktis. Masuknya
Megawati dalam dunia politik membuat saudara-saudaranya terkaget-
kaget, karena Megawati dikenal sebagai penari yang bersuara lembut
dan bergerak dengan halus. 46

Langkah awal Presiden Megawati menjalankan tugasnya
sebagai presiden kelima Republik Indonesia adalah membentuk Kabinet
Gotong Royong. Kabinet gotong royong memiliki lima agenda utama
yaitu (1)membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN;
(2) menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang
berkepanjangan; (3) meneruskan pembangunan politik; (4)
mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial
kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil;(5)
menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan
meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. 47

Sejarah mencatat beberapa kebijakan penting Presiden
Megawati Soekarnoputri selama memerintah sebagai Presiden RI kelima
antara lain ia membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan,
memerangi terorisme, menjaga integrasi bangsa, menghasilkan UU
kekerasan dalam Rumah Tangga, menetapkan kuota wajib 30%
perempuan dalam pemilu legislatif, menetapkan anggaran pendidikan
sebesar 20% APBN, membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, membentuk Mahkamah Konstitusi (MK), menyelenggarakan

421