Page 436 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Presiden Megawati
adalah rendahnya tingkat infasi dan stabilnya cadangan devisa negara.
Nilai tukar rupiah relatif membaik dan berdampak pada stabilnya harga-
harga barang. Kondisi ini juga meningkatkan kepercayaan investor
terhadap perekonomian Indonesia yang dianggap menunjukkan
perkembangan positif. Kenaikan infasi pada Januari 2002 akibat
kenaikan harga dan suku bunga serta berbagai bencana lainnya juga
berhasil ditekan pada bulan Maret dan April 2002.
Namun berbagai pencapaian di bidang ekonomi pemerintahan
Presiden Megawati mulai menunjukkan penurunan pada paruh kedua
pemerintahannya. Pada pertengahan tahun 2002-2003 nilai tukar rupiah
yang sempat menguat hingga Rp. 8.500,- per dolar kemudian melemah
seiring menurunnya kinerja pemerintah. Di sisi lain, berbagai pencapaian
tersebut juga tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang
ternyata masih banyak berada di bawah garis kemiskinan.

Popularitas pemerintah juga menurun akibat berbagai kebijakan yang
tidak populis dan meningkatkan infasi. Meningkatnya infasi berdampak
buruk terhadap tingkat inflasi riil. Diantara kebijakan tersebut adalah
kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)
dan tarif dasar listrik (TDL) serta pajak pendapatan negara. Selain itu,
persoalan hutang luar negeri juga menjadi persoalan pada masa
pemerintahan Presiden Megawati karena pembayaran hutang luar negeri
mengambil porsi APBN yang paling besar yakni mencapai 52% dari total
penerimaan pajak yang dibayarkan oleh rakyat sebesar 219,4 triliun
rupiah. Hal ini mengakibatkan pemerintah mengalami defsit anggaran
dan kebutuhan pinjaman baru.
Presiden Megawati menyadari bahwa bidang yang mendapat
perhatian dalam jangka pendek pemerintahannya adalah penguatan
infrastruktur untuk pemberdayaan rakyat banyak. Salah satu fokus
perhatiannya adalah masalah kelautan. Bentuk konkret komitmen
tersebut adalah membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan.
Landasan pemikiran yang digunakan oleh Presiden Megawati adalah
terjadinya ketimpangan perhatian antara pembangunan darat dan laut.
Meski sebagai negara kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya
perairan, sejak lama kebijkan pemerintah lebih cenderung ke darat,
padahal laut menyimpan poetensi yang sangat besar. Pemerintah

424