Page 441 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 441

Politik Perempuan dan Penguatan Pendidikan

                Terkait   dengan    pendidikan,   Megawati    menyebutkan     bahwa
                “Pembangunan  Indonesia  jangan  hanya  bersifat  fisik,  tetapi  juga
                mental,  spiritual  dan  akhlak,  artinya  pembangunan  dua  dimensi.
                Pembangunan      ekonomi    juga   disertai   pembangunan     politik.
                Pembangunan  harus  ditujukan  untuk  rakyat,  dimana  mereka  tidak
                hanya menjadi obyek, melainkan turut menjadi subyek. Pembangunan
                berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan mutu pendidikan.
                Pada  era  Megawatilah  sistem  pendidikan  nasional  disahkan,  dengan
                ditetapkannya  UU  no  20  tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan
                nasional.  Salah  satu  kebijakan  yang  menjadi  harapan  semua  orang
                adalah terkait dengan alokasi dana pendidikan melalui APBN dan APBD
                sebesar  20%.  Alokasi  dana  sebesar  tersebut  membuat  sektor
                pendidikan  menjadi  bagian  paling  banyak  menerima  porsi  belanja
                negara.  Tujuan  awal  dari  regulasi  kebijakan  di  bidang  pendidikan  ini
                adalah  menambah  daya  tampung  sekolah,  meningkatkan  kualitas
                pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kesamaan kesempatan
                memperoleh  pendidikan  bagi  keluarga  kurang  mampu,  meningkatkan
                relevansi dan kualitas perguruan tinggi, meningkatkan kinerja SDM dan
                lembaga pendidikan serta menuntaskan wajib belajar 9  tahun.  50

                        Kebijakan tersebut juga berdampak pada sektor lainnya, profesi
                guru  yang  awalnya  bukan  suatu  profesi  pavorit  dan  jauh  dari
                kesejahteraan, berubah menjadi profesi yang akhirnya menjadi rujukan.
                Hal ini karena kesejahteraan guru mulai meningkat dan profesionalitas
                guru  dan  kualifikasi  guru  juga  ditingkatkan,  seperti  guru  SD  tidak  lagi
                lulusan sekolah guru biasa, SPG, melainkan minimal D2, dan kualifikasi
                ini dinaikkan di tahun-tahun berikutnya.

                        Terkait  dengan  pembelaan  kaum  perempuan,  Megawati
                mengeluarkan kebijakan yang cukup progresif, yaitu UU no 23 tentang
                penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  dan  dalam  UU
                pemilu  disebutkan  bahwa  kuota  perempuan  minimal  30%  untuk
                anggota  legislatif.  Dua  UU  ini  suatu  upaya  untuk  memberdayakan
                perempuan dalam semua lini kehidupan.  51










                                                                                 429
   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446