Page 444 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 444

Pengayaan Materi Sejarah


                        Sejak  awal  pemerintahannya,  SBY  memprioritaskan  untuk
                menyelesaikan  permasalahan  kemiskinan  dan  pengangguran  serta
                pemberantasan  KKN  yang  dicanangkan  dalam  program  100  hari
                pertama  pemerintahannya.  Program  pengentasan  kemiskinan  terkait
                langsung  dengan  upaya  pemerataan  dan  pengurangan  kesenjangan
                serta  peningkatan  pembangunan  terutama  di  daerah-daerah  yang
                masih  tertinggal.  Salah  satu  program  pengentasan  kemiskinan  yang
                dilakukan  pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  adalah
                bantuan  langsung  tunai  (BLT).  BLT  diberikan  secara  bersyarat    bagi  500
                ribu rumah tangga miskin di 7 propinsi, 51 kabupaten, 348 kecamatan.
                Bantuan tersebut meliputi bantuan tetap, pendidikan, kesehatan. 54
                        Selain  program  yang  berfokus  pada  manusia  dan  rumah
                tangganya,  program  pengentasan  kemiskinan  juga  berupaya  untuk
                memperbaiki fisik lingkungan dan prasarananya seperti gedung sekolah,
                fasilitas  kesehatan,  jalan,  air  bersih,  dan  lain  lain.  Program  100  hari
                pertama  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  juga  memberikan
                prioritas  pada  peninjauan  kembali  RAPBN  2005,  menetapkan  langkah
                penegakkan  hukum,  langkah  awal  penyelesaian  konfik  di  Aceh  dan
                Papua,  stimulasi  ekonomi  nasional  dan  meletakkan  fondasi  yang  efektif
                untuk pendidikan nasional.  55
                        Sejak   krisis   melanda   Indonesia   pada   1998,   kondisi
                perekonomian  masyarakat  Indonesia  belum  sepenuhnya  pulih.  Upaya
                pengentasan kemiskinan sudah dicanangkan sejak presiden sebelumnya
                masih belum terlaksana sepenuhnya. Kondisi semakin diperparah dengan
                terjadinya  bencana  alam  terutama  tragedi  tsunami  di  Aceh  yang
                merenggut banyak korban dengan  kerugian material yang sangat besar.
                Presiden SBY dengan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB I) segera mengambil
                langkah-langkah penanggulangan pasca bencana. Salah satunya adalah
                dengan  menetapkan  Keputusan  Presiden  Nomor  30  Tahun  2005
                mengenai  Rencana  Induk  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  Wilayah  dan
                Kehidupan  Masyarakat  Aceh  dan  Kepulauan  Nias  Provinsi  Sumatra
                Utara.  Selain  itu  dibentuk  pula  Badan  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi
                Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan Nias.  56
                        Upaya  untuk  pengentasan  kemiskinan  pada  masa  SBY,
                direalisasikan  melalui  peningkatan  anggaran  di  sektor    pertanian.
                Anggaran  untuk  sektor  ini  pada  awalnya  hanya  sebesar  3,6    triliun
                rupiah ditingkatkan menjadi 10,1 triliun rupiah. Untuk mendukung




                432
   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448   449