Page 446 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

dengan partai-partai politik lainnya yang mendukung SBY.
Pembentukan Setgab bertujuan untuk menyatukan visi dan misi
pembangunan agar arah koalisi berjalan seiring dengan kesepakatan
bersama. Setgab merupakan format koalisi yang dianggap SBY sesuai
dengan etika demokrasi dan dibentuk sebagai sarana komunikasi politik
pada masa pemerintahan SBY. 58
Sejalan dengan upaya menjaga kesolidan pemerintahan,
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melanjutkan
reformasi politik seperti yang telah dirintis oleh pemerintahan
sebelumnya pada era reformasi. Upaya untuk penerapan otonomi
daerah dengan cara mengurangi wewenang pemerintah pusat dan
memperluas wewenang pemerintah daerah dilakukan secara
proporsional dan seimbang. 59 Selain itu, pemerintah juga
mengupayakan reformasi birokrasi yang mengedepankan aspek
transparansi, partisipasi dan akuntabilitas demi menciptakan good
governance. Reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan
kepercayaan rakyat terhadap pemerintah karena proses pengambilan
keputusan dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh
masyarakat terutama dalam pengambilan keputusan yang terkait
langsung dengan hajat hidup orang banyak seperti masalah kenaikan
BBM dan pengadilan terhadap para koruptor.

Untuk mampu membangun komunikasi yang efektif dengan
masyarakat, pemerintah memaksimalkan penggunaan media sosial
seperti SMS online dan twitter. Media tersebut dimanfaatkan untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perjalanan pemerintahan serta
dapat dengan cepat mengetahui pendapat masyarakat terkait masalah-
masalah tertentu termasuk opini masyarakat terhadap berbagai
kebijakan pemerintah dalam kasus-kasus yang dianggap krusial.

c. Menyelesaikan konflik dalam negeri
Permasalahan konflik dalam negeri di era pemerintahan Presiden
Soesilo Bambang Yudhoyono masih terus berlangsung. Upaya yang
dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah
mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konfik. Konfik
berkepanjangan di Aceh dan Papua yang belum berhasil diselesaikan
pada masa pemerintahan presiden sebelumnya, mendapat perhatian
serius pada masa SBY. Kendati telah dilakukan pendekatan baru melalui
dialog pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie termasuk dengan

434