Page 447 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

mencabut status DOM yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru,
namun konfik di Aceh tidak kunjung selesai. Pada masa pemerintahan
SBY, pemerintah berupaya untuk lebih mengefektifkan forum-forum
dialog mulai dari tingkat lokal Aceh hingga tingkat internasional. Di
tingkat internasional, upaya tersebut menghasilkan Geneva Agreement
(Kesepakatan Penghentian Permusuhan/ Cessation of Hostilities
Agreement (CoHA). Tujuan dari kesepakatan tersebut adalah
menghentikan segala bentuk pertempuran sekaligus menjadi kerangka
dasar dalam upaya negosiasi damai diantara semua pihak yang berseteru
di Aceh. Namun pada kenyataannya, CoHA dan pembentukkan komite
keamanan bersama belum mampu menciptakan perdamaian yang
sesungguhnya. Belum dapat dilaksanakannya kesepakatan tersebut
dikarenakan minimnya dukungan di tingkat domestik, baik dari kalangan
DPR maupun militer selain tidak adanya pula dukungan dari pihak GAM
(Gerakan Aceh Merdeka). 60

Selain berupaya menyelesaikan konflik Aceh melalui
perundingan, Presiden SBY juga melakukan pendekatan langsung
dengan masyarakat Aceh melalui kunjungan yang dilakukan ke Aceh
pada 26 November 2004. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya penerapan otonomi
khusus di Aceh sebagai sebuah otonomi yang luas. Presiden juga berupaya
untuk membicarakan amnesti dengan DPR bagi anggota GAM seraya
menekankan bahwa solusi militer tidak akan menyelesaikan masalah
Aceh secara permanen.
Selain konflik di Aceh, konflik lain yang berpotensi menjadi konfik
berskala luas adalah konflik bernuansa agama di Poso. Konflik yang
dimulai pada 1998 tersebut terus berlanjut hingga masa pemerintahan
Presiden SBY. Salah satu kebijakan presiden untuk menyelesaikan konfik
Poso adalah dengan mengeluarkan Intruksi Presiden No 14 Tahun 2005
tentang langkah-langkah komprehensif penanganan masalah Poso.
Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan untuk:

1. Melaksanakan percepatan penanganan masalah Poso melalui
langkah-langkah komprehensif, terpadu dan terkoordinasi.
2. Menindak secara tegas setiap kasus kriminal, korupsi dan teror serta
mengungkap jaringannya.
3. Upaya penanganan masalah Poso dilakukan dengan tetap
memperhatikan Deklarasi Malino 20 Desember 2001.

435