Page 452 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

Langkah awal yang dilakukan Habibie dan diikuti oleh presiden-
presiden lainnya adalah Reformasi Birokrasi. Langkah ini diawalai
dengan reformasi di bidang politik dengan memperbarui UU yang ada
dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik. Sebagai
contoh adalah UU yang terkait dengan pemilu. Kebijakan ini diikuti pula
oleh Megawati. Megawati adalah presiden pertama menjalankan
sistem pemilihan umum secara langsung.
Habibie juga melihat bahwa permasalahan utama dalam
merefromasi birokrasi adalah memisahkan birokrasi dengan pengaruh
kepentingan politik praktis. Langkah yang dilakukan oleh Habibie adalah
mereformasi tubuh Golkar dengan memisahkan Golkar dari ABRI dan
Utusan daerah dan melarang ketua partai merangkap jabatan
pemerintahan dengan presiden partai. Ini menjadi langkah awal
perubahan birokrasi kita. Kebijakan ini kemudian didimplementasi juga
oleh presiden-presiden selanjutnya. Walaupun kebijakan tidak boleh
rangkap jabatan akhirnya hanya pada masa Habibie dijalankannya.
Habibie juga merencanakan pemisahan ABRI dengan Kepolisian
Republik Indonesia. Ide pemisahan ini disertai dengan pembedaan kerja
yang jelas. TNI mengawal dan mengamankan kedaulatan negara
sedangkan Polri bertugas menegakkan hukum dan memerangi
kejahatan. Ide ini terimplementasi secara penuh pada masa
pemerintahan Abdurrahman Wahid.
Tonggal terpenting lainnya adalah membuka jalan peralihan
demokrasi dengan mempercepat jalannya pemilihan umum. Bagi
Habibie pemilu adalah instrumen demokrasi yang membagi kekuatan
rakyat untuk bersaing secara terbuka. Jaman Habibielah yang membuka
kembali kran partai politik, sehingga peserta pemilu 1999 jauh lebih
banyak dibaningkan dengan pemilu sebelumnya. Kebijakan ini diikuti
oleh Megawati yang pertama kali menerapkan pemilihan umum secara
langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden dan anggota
Dewan.
Ketika pemerintah Orde Baru tumbang, keinginan untuk
mendapatkan ruang politik dan pemerintahan untuk mengatur wilayah
sendiri menjadi keinginan masyarakat di daerah-daerah yang pada
akhirnya melahirkan Undang-Undang otonomi daerah. Habibie
mengawali langkah ini yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan
sosial ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pembagian
hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara pemerintah
pusat dan daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan
diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.
Penerapan otonomi daerah tersebut diiringi dengan perubahan sistem

440