Page 450 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

sangat kuat, oleh karena itu ABRI merasa tertantang untuk
menyuarakan hal yang sama. Hal ini terlihat dari pembahasan dalam
fraksi ABRI yang intinya menyangkut dua isu utama agenda reformasi
nasional. Pertama, desakan dan tuntutan agar krisis moneter dan krisis
ekonomi dapat segera diatasi sehingga tidak memunculkan tuntutan
yang lebih besar lagi. Kedua, desakan dan tututan agar dilakuan
reformasi yang menyeluruh, khsususnya di bidang ekonomi, politik dan
hukum. 64

ABRI kemudian menyusun rumusan reformasi yang kemudian
diajukan ke DPR, pemerintah dan masyarakat. Hasil rumusan itu
memunculkan empat konsep reformasi hasil rumusan ABRI. Pertama,
Agenda reformasi di bidang politik, hukum, budaya dan hankam;
Kedua, Prioritas reformasi; Ketiga, pelaksanaan secara bertahap; dan
keempat pengendalian reformasi.

Di dalam tubuh ABRI sendiri terdapat berbagai pandangan
terhadap reformasi, ada kelompok konservatif, kelompok radikal dan
kelompok akomodatif. Kelompok konservatif tidak bisa menerima
perubahan, kelompok ini cenderung mempertahankan status. Kelompok
radikal menginginkan ABRI berubah secara cepat seperti tuntutan
mahasiswa dan masyarakat yang menuntut secepatnya penghapusan
Dwi Fungsi ABRI. Sedangkan kelompok akomodatif bisa menerima
perubahan secara bertahap dan berkelanjutan. Berbagai upaya
dilakukan di tubuh ABRI yang akhirnya mengambil keputusan
melakukan reformasi yang dilakukan secara gradual, konseptual dan
konstitusional.

Upaya mereformasi ABRI yang dilakukan Habibie diawali
dengan idenya memisahkan jabatan Menghankam dan Pangab. Posisi
Menhamkam bisa dijabat oleh tokoh sipil sedangkan Pangab haruslah
seorang jenderal dan posisi ini diberikan secara bergiliran kepada semua
angkatan. Ide Habibie terkait mereformasi ABRI adalah memisahkan
ABRI dengan Kepolisian Republik Indonesia. Nama ABRI kemudian
diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia. Dua lembaga ini diberi
tugas dengan perbedaan yang jelas. TNI bertugas mengamankan dan
memelihara kedaulatan Negara dan mencegah terjadinya perang,
sedangkan kepolisian bertugas menegakkan hukum dan memerangi
kejahatan. Segala bentuk pelanggaran perundang-undangan ditangani
polisi. Kepala kepolisian bertanggung jawab kepada presiden. Namun
karena pertimbangan situasi politik ide ini belum dijalankan Habibie dan
baru dilaksanakan pada masa Gus Dur.

438