Page 439 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

pemerintahan di masa mendatang dimana masing-masing daerah akan
diberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil-hasil sumber daya
alam dan potensi ekonomi yang mereka miliki.
Otonomi daerah merupakan isu penting sejak bergulirnya
reformasi pada 1998. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru,
rakyat di beberapa daerah mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka
terhadap sistem sentralisasi kekuasaan dan wewenang pemerintah pusat
yang sangat kuat. Kepala daerah yang bertugas di beberapa daerah
mulai dari posisi gubernur hingga bupati seringkali bukan merupakan
pilihan masyarakat setempat.Pada masa pemerintahan Orde Baru, para
pejabat yang bertugas di daerah umumnya adalah pejabat yang
ditunjuk oleh pemerintah pusat dan memerintah sesuai keinginan
pemerintah pusat.Masalah di daerah semakin kompleks saat pejabat
bersangkutan kurang dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat
setempat.Faktor inilah yang membuat isu mengenai otonomi daerah
menjadi penting sebagai bagian dari reformasi politik dan sosial
terutama di beberapa wilayah yang ingin melepaskan diri dari NKRI.

Proses pelaksanaan otonomi daerah berikut pengadaan
perangkat hukumnya berkaitan erat dengan sistem pemilihan umum
berikutnya yang akandiselenggarakan pada 2004. Sejalan dengan
rencana pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah secara aktif
mengeluarkan beberapa undang-undang yang mendukung pelaksanaan
otonomi daerah sekaligus memberikan pedoman dalam penelitian,
pengembangan, perencanaan dan pengawasan saat undang-undang
tersebut diberlakukan.Terkait dengan itu, pemerintah mengeluarkan UU
No. 12 tahun 2003 mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan
DPRD. Penerbitan undang-undang ini diikuti dengan dikeluarkannya UU
No. 22 tahun 2003 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD dan
DPRD serta UU No. 23 tahun 2003 mengenai pemilihan presiden dan wakil
presiden. Untuk melengkapi berbagai perangkat hukum mengenai
otonomi daerah yang sudah ada, pemerintahan Presiden Megawati di
tahun terakhir masa pemerintahnnya mengeluarkan UU No. 32 tahun
2004 mengenai pemerintahan daerah yang memuat antara lain
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, konsep otonomi dan asas-
asas penyelenggaraan pemerintahan.
Sistem pemilihan langsung terhadap wakil-wakil rakyat di daerah
dan kepala daerah menjadikan pelaksanaan otonomi daerah semakin

427