Page 435 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 435

Agung.  Amandemen  ini  memberikan  kekuatan  bagi  penegak  hukum
                untuk  menembus  birokrasi  yang  selama  ini  disalahgunakan  untuk
                mencegah  penyelidikan  terhadap  tersangka  kejahatan  terlebih  jika
                sebuah  kasus  menimpa  pejabat  pemerintah  yang  tengah  berkuasa.
                Upaya lain untuk melanjutkan cita-cita reformasi di bidang hukum adalah
                pencanangan      pembentukan     Mahkamah      Konstitusi    dengan
                dikeluarkannya  UUD  no  24  tentang  Mahkama  Konstitusi  23  Agustus
                2003.  Lembaga  ini  dibuat  untuk  menjaga  UUD  1945  sebagai  asas
                bersama dalam kehidupan bernegara.
                Selain beberapa amandemen terkait masalah hukum dan pemerintahan,
                pemerintahan  Presiden  Megawati  juga  berupaya  melanjutkan  upaya
                reformasi di bidang pers yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-
                undang Pers dan Undang-undang Penyiaran. Dilihat dari sisi kebebasan
                mengeluarkan  pendapat,  keberadaan  kedua  undang-undang  tersebut
                berdampak  positif  namun  di  sisi  lain  berbagai  media  yang  diterbitkan
                oleh  partai-partai  politik  dan  LSM  seringkali  melahirkan  polemik  dan
                sulit dikontrol oleh pemerintah.

                Menata Ekonomi Nasional
                Krisis  ekonomi  yang  berlangsung  sejak  1998  belum  dapat  diselesaikan
                oleh  dua  presiden  sebelumnya  sehingga    pemerintahan    Megawati
                mewarisi berbagai persoalan ekonomi yang harus diselesaikan. Masalah
                ekonomi  yang  kompleks  dan  saling  berkaitan  menuntut  perhatian
                pemerintah  untuk  memulihkan  situasi  ekonomi  guna  memperbaiki
                kehidupan  rakyat.  Pada  5  September  2003,  Presiden  Megawati
                mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 5 tahun 2003 tentang paket
                kebijakan  ekonomi  menjelang  dan  sesudah  berakhirnya  program  kerja
                sama  dengan  IMF.  Kerja  sama  dengan  pemberian  pinjaman  sebesar
                US$9miliar  akan  berakhir  pada  November  2003.  Paket  kebijakan
                pemulihan  ekonomi  menyeluruh  ini  diharapkan  dapat  menggerakkan
                sektor  riil  dan  keuangan  agar  dapat  menjadi  stimulus  pemulihan
                ekonomi.

                        Kondisi  yang  kondusif  selama  masa  pemerintahan  Megawati
                berdampak  positif  pada  perkembangan  sektor  ekonomi.  Hal  ini
                membuat  pemerintahan  Megawati  mencatat  beberapa  pencapaian  di
                bidang  ekonomi  dan  dianggap  berhasil  membangun  kembali
                perekonomian  bangsa  yang  sempat  terpuruk  sejak  beralihnya
                pemerintahan dari pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan Habibie.



                                                                                 423
   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440