Page 437 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

membaca potensi perikanan dan kelautan sebagai salah satu cara
49
mempercepat pemulihan kondisi perekonomian .
c. Masalah Disintegrasi dan Kedaulatan Wilayah

Untuk meredam keinginan melepaskan diri kedua provinsi tersebut,
Presiden Megawati melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan
permasalahan disintegrasi dan memperbaiki persentase pembagian hasil
sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah di kedua
propinsi tersebut. Berdasarkan UU No. lb/2001 dan UU No. 21/2001
baik propinsi NAD dan Papua akan menerima 70% dari hasil
pertambangan minyak bumi dan gas alam. Upaya Presiden Megawati
untuk memperbaiki hubungan pemerintah pusat dan rakyat propinsi
NAD juga dilakukan dengan melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh
pada tanggal 8 September 2001. Dalam kunjungan kerja tersebut,
presiden melakukan dialog dengan sejumlah tokoh Aceh dan berpidato
di halaman Masjid Raya Baiturrahman. Pada kesempatan tersebut,
presiden mensosialisasikan UU No. 18 tahun 2001 tentang otonomi
khusus Provinsi NAD. Presiden Megawati juga menandatangani prasasti
perubahan status Universitas Malikussaleh Lhokseumawe menjadi
universitas negeri.

Terkait dengan Poso, upaya penyelesaian secara damai juga dilakukan
untuk menyelesaikan konflik horizontal yang dipicu kebencian berbasis
SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan). Konflik Poso ini
menyebabkan hilangnya jiwa, rusaknya sarana dan prasarana serta
memunculkan krisis sosial yang perlu segera diselesaikan. Upaya
pemulihan dilakukan oleh pemerintah melalui Operasi Pemulihan
Keamanan yang diikuti dengan dialog yang menghasilkan deklarasi
damai di Malino Sulawesi Selatan.

Konflik Maluku, yang berlangsung sejak 1999, melibatkan antar
kelompok dalam masyarakat melahirkan krisis sosial yang cukup dalam.
Sampai-sampai Presiden Megawati khawatir akan hilangnya satu
generasi di Maluku jika persoalan Maluku tidak segera diselesaikan.
(Kemendikbud, 2015, hal 210). Untuk itu pemerintah kemudian
menerapkan kebijakan status darurat sipil yang diikuti upaya dialog
yang menghasilkan Deklarasi Malino II.
Terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemerintahan Presiden
Megawati berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang
telah dirintis sejak 1999 seiring dengan dikeluarkannya UU No. 2 tahun

425