Page 438 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

1999 tentang perimbangan keuangan pusat-daerah. Upaya ini
merupakan proses reformasi tingkat lokal terutama pada bidang politik,
pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya
alam daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. Upaya
desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan dengan struktur
pemerintahan di masa mendatang dimana masing-masing daerah akan
diberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil-hasil sumber daya
alam dan potensi ekonomi yang mereka miliki.
Upaya Presiden Megawati untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI juga
diuji saat pemerintah berusaha untuk menyelesaikan sengketa status
Pulau Sipadan dan Ligitan dengan pemerintah Malaysia. Sengketa status
kedua pulau tersebut tidak dapat diselesaikan melalui perundingan
bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia.Kedua negara
sepakat untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional di Den
Haag. Pemerintah Indonesia sejak tahun 1997 telah memperjuangkan
pengakuan internasional bahwa kedua pulau tersebut merupakan
bagian dari wilayah Republik Indonesia. Namun Mahkamah
Internasional pada akhirnya memutuskan bahwa kedua pulau tersebut
merupakan bagian dari Malaysia. Dari 17 hakim yang terlibat dalam
proses keputusan Mahkamah Internasional, satu-satunya hakim yang
memberikan keputusan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian
dari wilayah Indonesia adalah Hakim Ad Hoc Thomas Franck yang
ditunjuk oleh Indonesia.Terlepasnya Pulau Sipadan yang memiliki luas
10,4 hektar dan Pulau Ligitan yang memiliki luas 7,9 hektar merupakan
pukulan bagi diplomasi luar negeri Indonesia setelah terlepasnya Timor
Timur. Kasus ini juga menunjukkan lemahnya diplomasi luar negeri
Indonesia saat berhadapan dengan negara lain terutama dalam sengketa
perbatasan dengan negara-negara tetangga.
d. Otonomi Daerah
Terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemerintahan
Presiden Megawati berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi
daerah yang telah dirintis sejak 1999 seiring dengan dikeluarkannya UU
No. 2 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat-daerah. Upaya
ini merupakan proses reformasi tingkat lokal terutama pada bidang
politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber
daya alam daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. Upaya
desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan dengan struktur

426